BGN Diminta Gerak Cepat di Kota Malang
MALANG POSCO MEDIA– Kota Malang segera mendapatkan tambahan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu setelah selesai dibangunnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pertama yang murni dibangun dari nol. Ini sekaligus memperluas cakupan layanan MBG.
SPPG terbaru itu berlokasi di Kelurahan Tlogowaru. Nantinya akan dikelola langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Selesainya pembangunan SPPG ini ditinjau Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Senin (2/6) sore kemarin. Dengan segera hadirnya SPPG ini, Wahyu menyebut cakupan penerima program MBG bakal bertambah empat ribuan siswa lagi.
“Rencananya produksi diprediksi bisa sampai 4.800 porsi makanan untuk mendukung program MBG di Kota Malang. Pertengahan Juni ini nanti akan ada uji coba dulu selama dua Minggu, dicek oleh BGN, Insya Allah Juli sudah berjalan,” terang Wahyu.
Cakupan penerima MBG di Kota Malang terbilang masih minim jika dibandingkan banyaknya jumlah pelajar di Kota Malang. Jumlah pelajar usia PAUD/TK, SD dan SMP yang berada di bawah kewenangan Pemkot Malang, tercatat sebanyak 137 ribu siswa. Apabila dengan pelajar SMA/SMK dan pelajar madrasah baik MI hingga MA, sesuai data BPS jumlahnya mencapai 174 ribu siswa.
Sementara program MBG baru mencakup beberapa sekolah. Sampai awal Juni ini, baru ada tiga SPPG yang beroperasional di Kota Malang. Yakni SPPG Bahrul Maghfiroh yang menyasar sekitar 3.300 siswa. Lalu ada SPPG LP Maarif NU yang sudah mencakup 3.200 siswa dan SPPG Lanal Malang yang mencakup 3.000 siswa. Diluar SPPG dari BGN itu, ada MBG yang dikelola oleh CSR yakni di SDN Lowokwaru 3 Malang dengan jumlah penerima sebanyak 430an siswa.
Jika ditotal, keseluruhan penerima MBG di Kota Malang baru berkisar 10 ribu siswa. Jika SPPG Tlogowaru telah beroperasi, maka penerima MBG menjadi 14 ribu penerima. Belum genap mencapai 10 persen atau baru 8 persen siswa di Kota Malang yang menerima MBG.
“Karena program nasional, dari Pemda tentu inginnya ya sebanyak-banyaknya. Tapi ini bertahap karena dari BGN yang menentukan. Dari CSR juga sudah berjalan. Kami juga berharap BGN bisa lebih cepat, lebih banyak lagi memberikan MBG kepada masyarakat Kota Malang,” harap Wahyu.
“Karena memang sudah banyak yang bertanya. Kami tidak bisa menjawab karena ini langsung program dari pusat. Pemda hanya memfasilitasi,” sambungnya.
Setidaknya, Wahyu bersyukur proses pembangunan maupun proses pelaksanaan MBG di Kota Malang sudah berjalan sangat bagus. Dari sisi pembangunan SPPG baru saja, mulai spesifikasi, perizinan hingga pengawasan dijalankan dengan baik. Sebut saja seperti lantai, di SPPG Tlogowaru sepenuhnya menggunakan lantai epoxy untuk meminimalisir kuman atau bakteri seperti biasa ditemukan pada lantai biasa.
Untuk pembangunan SPPG di Tlogowaru memang baru, dan berbeda dengan tiga SPPG lain yang bangunannya sudah tersedia.
“Saya mengapresiasi prosesnya diawali dan dilakukan secara detail, dengan hasil yang berkualitas. Mulai dari lantai, alarm, semua detail dikoordinasikan dengan BGN. Ada hal yang kurang langsung direvisi,” puji dia.
Sementara itu, Project Manager pembangunan SPPG Tlogowaru Edy Daniel Tondok menyampaikan pembangunan SPPG ini menelan biaya sekitar Rp 1,8 miliar. Sesuai rencana, SPPG Tlogowaru akan melayani sekitar 40 sekolah dalam radius 2,5 kilometer.
“Untuk lama distribusi, paling lama memakan waktu 20 menit sudah sampai di sekolah. Jumlah sekolah 40 sekolah, itu belum termasuk madrasah, ibu hamil, belum masuk hitungan,” jelasnya.
Diungkapkan Daniel, pembangunan SPPG Tlogowaru ini melibatkan banyak pekerja dari Kelurahan Tlogowaru. Tidak hanya itu, sesuai arahan BGN, nantinya para pekerja di SPPG Tlogowaru juga diambilkan sepenuhnya dari warga setempat. Yakni mulai dari juru masak, juru cuci, dan sebagainya.
Diperkirakan sekitar 49 pekerja yang akan bertugas di SPPG Tlogowaru. 48 orang di antaranya adalah warga setempat dan satu sisanya dari BGN. Sebelum beroperasi, para pekerja dari warga setempat itu akan dilatih terlebih dahulu karena tugas yang diemban cukup berat. Yakni setidaknya memasak sebanyak 4.000-an porsi setiap hari. “Termasuk, sudah disampaikan arahan BGN, supaya diusahakan kalau ada produksi warga seperti telur, sayur, dan sebagainya, itu diprioritaskan dulu. Baru bisa ada tambahan dari luar kecamatan,” pungkas dia. (ian/van)
