MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Sekitar sebulan lagi Hari Raya Iduladha dilaksanakan. Sementara wabah penyakit mulut dan kuku masih belum terkendali di Kabupaten Malang. Catatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) menunjukkan angka penularan PMK mencapai 4.677 kasus per Kamis (9/6). Dana belanja tidak terduga (BTT) pun disiapkan Pemkab Malang untuk penanganan PMK.
“Saat ini kasus tercatat 4.677. Paling banyak masih di tiga kecamatan yakni Pujon, Ngantang dan Kasembon,” ujar Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Drh. Woro Hamrukmi kepada Malang Posco Media, Kamis (9/6).
Dikatakan, saat kasus terus meningkat, penularan cepat didapati pada hewan ternak jenis sapi perah. Dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, hampir 4.000 kasus adalah sapi perah. Di sisi lain, DPKH belum bisa memastikan kesembuhan yang tercatat. Hal ini karena hasil penelitian para ahli menyebut bahwa infeksi terjadi hingga organ dalam dan membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhan.
“Definisi Kesembuhan untuk PMK masih jadi perdebatan para ahli. Karena mereka tidak bisa benar-benar disebut sembuh. Virus itu masih ada di dalam tubuh sapi tertular 6 bulan sampai dua tahun,” jelas Woro. Termasuk untuk data kematian hewan ternak, dirinya belum mendapat laporan yang pasti dan terverifikasi oleh tim dinas.
“Kalau stamina sapi tidak bagus, virus ini pelan-pelan merusak organ dalam. Kelihatannya sembuh, tetapi bisa mengalami reinfeksi (infeksi berulang), atau mati mendadak. Saat dilakukan bedah bangkai bisa saja ternyata dalamnya rusak,” terangnya.
Woro menjelaskan, pihaknya terus melakukan pendampingan dengan pemberian vitamin, mineral dan ramuan tradisional untuk tambahan energi. Pihaknya juga menekankan sanitasi lingkungan kandang yang bersih tetap harus dijaga untuk menghindari kondisi memburuk.
Disinggung mengenai validasi data, Woro menyebut timnya masih melakukan verifikasi lapangan. Melakukan observasi dan memastikan seperti apa kondisi penularan PMK di lingkungan terdampak.
Dirinya menjelaskan, Pemkab tengah menyiapkan anggaran untuk penanganan PMK. Dalam kondisi saat ini dana belanja tidak terduga dimungkinkan akan digunakan. Peruntukannya yakni tambahan obat-obatan, vitamin dan makanan, serta penyiapan dana untuk vaksin.
“Obat pasti, operasional pembatasan wilayah, pemeriksaan, penyemprotan, dan penjagaan. Karena ini lintas sektor, kebutuhan dana yang direncanakan bisa bertambah,” tambahnya.
Sedangkan untuk bantuan stimulan masih belum menyentuh pembahasan. Keterbatasan anggaran menjadi alasan utama. Saat ini penanganan PMK sendiri masih menjadi prioritas.
Sementara, hal ini juga menjadi perhatian bersama termasuk DPRD Kabupaten Malang. Wakil Ketua DPRD Shodiqul Amin menilai penanganan PMK sudah mengalami sedikit kemajuan. Hanya saja masih perlu terus dilakukan perbaikan data. Dimana validitas masih dipertanyakan lantaran data kasus terkonfirmasi di satu wilayah bisa lebih dari perkiraan. Contohnya di Kecamatan Pujon.
“Jadi, informasi ada 4.000 lebih hanya di pujon dan mayoritas sapi perah. Kalau tidak segera ditangani bisa merata,” kata Shodiqul Amin melalui sambungan telepon. Menurutnya, perbaikan data harus segera dilakukan Pemkab Malang. Sementara untuk memaksimalkan anggaran harus dibuat payung hukum untuk bisa memanfaatkan dana desa.
“Nantinya harus segera direalisasikan dan didistribusikan ke peternak,” katanya. Semua pihak secara bersama-sama, kata Shodiqul Amin, harus terus berupaya melakukan mitigasi daerah mana saja yang sudah terpapar.
“Dalam fase pencegahan tentu siapkan vitamin DPKH harus membelanjakan untuk asupan gizi bagi ternak. Fase pengendalian semacam obat-obatan. Kemarin sudah disinggung bahwa fraksi sepakat, Pemkab tidak boleh lengah dengan mewabahnya virus PMK ini,” pungkasnya.
Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto mengatakan, bahwa BTT yang disiapkan mencapai kurang lebih Rp 3 miliar. Sementara untuk memberikan dukungan, ia mengatakan akan menggunakan sebagian dana desa di titik terdampak.
“Sekitar dua koma sekian sampai tiga miliar, belum pasti. Didukung sebagian dana dari dana desa untuk COVID-19 bisa dialihkan untuk PMK karena ini sifatnya emergency,” jelasnya.
Namun Didik mengatakan hanya desa terdampak saja yang akan menggunakan DD mereka. Untuk anggaran BTT yang disiapkan akan digunakan untuk desinfektan dan pemberian vaksin bagi hewan ternak.
“Vaksin diberikan untuk sementara sambil menunggu vaksin yang dari pusat,” tambah Wabup asal Singosari itu.
Upaya lain yang dilakukan Pemkab Malang untuk menangani PMK adalah penyamaan data. Ini dilakukan karena rupanya banyak peternak yang ragu untuk melaporkan hewan mereka yang sakit. Di samping itu, Pemkab juga akan membantu meringankan beban peternak dengan memberikan bantuan sembako hanya untuk yang terdampak PMK.
“Minggu depan kemungkinan sudah akan kami eksekusi,” imbuh Didik. (tyo/ggs)
