MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Tiga nama calon Sekretaris Daerah Kabupaten Malang dikirim Bupati Malang ke Gubernur Jatim. Tiga nama tersebut untuk mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Jatim. Setelah itu nama yang dipilih Bupati akan dimintakan persetujuan ke BKN RI.
“Beberapa waktu lalu, hasil dari Seleksi Terbuka, Pansel telah memilih tiga nama calon Sekda untuk kemudian disampaikan kepada Bupati Malang. Prosesnya setelah itu dimintakan rekomendasi ke Gubernur dan meminta persetujuan dari BKN,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang Dr Nurman Ramdansyah SH, M.Hum.
Tidak hanya itu, Nurman mengatakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubenur, nama yang dipilih harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.
Ketentuan tersebut diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan pemerintah. Dengan demikian, gubernur dan BKN turut andil dalam penentuan Sekda di Kabupaten Malang.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah Malang, panitia seleksi telah memilih tiga nama dengan nilai tertinggi. Yakni Eko Margianto (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Firmando Hasiholan Matondang (Kepala Satpol PP) dan Budiar (Kepala Dinas PU Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK).
“Secara normatif, proses tersebut sangat panjang dan berjenjang serta by system atau aplikasi. Tidak ada kesempatan orang bertemu orang. Yang ada, orang bertemu system atau aplikasi”,” ucap pejabat eselon II B Pemkab Malang itu.
Lalu kapan Sekda Definitif dilantik? Nurman mengatakan belum bisa memastikan. Jika semuanya lancar menurut dia pelantikan bisa dilakukan dua bulan setelah seleksi terbuka selesai. Namun demikian, bisa jadi juga lebih lama.
Sementara untuk roda pemerintahan di Kabupaten Malang tetap berjalan lantaran sudah ditunjuk Penjabat (Pj) Sekda. Yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tomie Herawanto.
“Kami bergantung sepenuhnya kepada BKN RI. Kami hanya bisa berharap agar rekomendasi tersebut secepatnya turun,” pungkasnya.(ira/jon)
