MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Instruksi untuk meningkatkan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri guna mensukseskan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GERNAS BBI) dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan langsung ditindak lanjuti oleh Pemda. Salah satunya Pemkot Batu yang akan mengoptimalkan pembelian produk dalam negeri, terutama hasil dari UKM, IKM ataupun Artisan.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Wali Kota Batu, Ir. Punjul Santoso M.M bahwa Pemkot tengah menyusun cara agar belanja menggunakan produk UMKM dan koperasi. Dengan harapan supaya perputaran uang yang mengalir bagi warga Kota Batu.
“Dari instruksi Menko Marves kami telah meminta agar Diskumdag memilih UMKM dan koperasi di Kota Batu yang memang ada produknya dan jika memenuhi standar. Kemudian produk tersebut bisa dimasukkan aplikasi market place untuk bahan pertimbangan kita agar UMKM kita bisa berkembang,” ujar Punjul kepada Malang Posco Media.
Setelah mencari memilih produk, pihaknya akan melakukan Kampanye Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Serta akan membuatkan e-katalog local yang juga dibutuh verifikator.
“Jadi tidak serta merta bahwa UMKM atau penyedia yang masuk e-katalog local bisa otomatis. Ini agar kita tidak menerima semua produk dan supaya tidak ada makelar. Karena itu Diskumdag, harus sosialisasikan ini kepada seluruh UMKM untuk bisa berpartisipasi agar program ini bisa sangat dirasakan UMKM di Kota Batu,” bebernya.
Melalui program Bangga Buatan Indonesia yang telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dalam Rakor Sosialisasi Pembelian dan Pemanfaat Produk Dalam Negeri (PDN) dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GERNAS BBI) ke Gubernur/Bupati se-Jawa dan Bali, Senin (21/2) beberapa waktu lalu . Nantinya 40 persen belanja Pemda akan menggunakan produk umkm dan koperasi.
Sebelumnya Luhur meminta dalam arahannya, bahwa Pemda di wilayah Jawa dan Bali mempunyai potensi belanja sebesar Rp 217,8 Triliun atau 40,7 persen dari Pemda se-Indonesia. Luhut juga menjelaskan bahwa belanja Pemerintah Daerah untuk produk dalam negeri adalah bentuk nyata keberpihakan terhadap produk dalam negeri yang dihasilkan UMKM/ IKM/ Artisan.
Selanjutnya, Luhut menjelaskan tentang tindak lanjut aksi afirmatif yang bisa dilaksanakan oleh Pemda. Pertama, optimalisasi belanja produk dalam negeri minimal 40 persen dari anggaran belanja. Kedua, segera membentuk Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).
Ketiga, mempercepat pembentukan e-katalog lokal dan melakukan pendataan UKM/IKM/Artisan untuk ditayangkan pada e-katalog. Keempat, Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan untuk pengadaan melalui e-Purchasing dan e-Tendering. Kelima, mengintegrasikan data pengadaan pada SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dan SIMDA (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).
“Semoga yang Kita laksanakan dapat membuat Indonesia menjadi lebih baik dan maju kedepan,” pungkasnya. (eri)
