MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU- RSUD Karsa Husada Kota Batu akan terus berupaya memberikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan menambah empat poli tahun ini. Empat poli tambahan untuk faskes tersebut meliputi poli estetika, poli MCU besar, poli penanganan nyeri dan poli eksekutif.
Hal itu disampaikan Direktur RSUD Karsa Husada Kota Batu, dr Muhammad Rizal M.K M.Kes dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan tema ‘Review Standar Pelayanan RSUD Karsa Husada Batu sebagai Upaya Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima’, Selasa (19/9) kemarin.
“Saat ini RSUD Karsa Husada sudah menunjukkan tren positif dalam peningkatan pelayanan dan fasilitas. Itu terbukti dengan respon masyarakat yang cukup baik dan kunjungan yang meningkat. Tentu ini menandakan pelayanan yang diberikan karyawan RSUD Karsa Husada sudah sangat prima,” ujar Rizal kepada Malang Posco Media.
Tidak ingin puas dengan adanya peningkatan kunjungan, Rizal juga berkomitmen untuk peningkatan pelayanan dengan menambah poli pada tahun 2023 ini. Sekarang ada 26 poli dan targetnya bakal ada tambahan 4 poli lagi. Sehingga total ada 30 poli.
“Poli tambahan itu meliputi poli estetika, poli MCU, poli penanganan nyeri dan poli eksekutif. Khusus untuk poli eksekutif, bertujuan untuk mengembangkan medical tourism. Nantinya wisatawan asing atau siap saja yang berkunjung ke Kota Batu, bisa langsung datang ke poli tersebut tidak perlu ngantre lagi,” bebernya.
Hadirnya polis eksekutif, lanjut dia, bukan karena menyepelekan pasien BPJS. Namun hanya ingin memberikan pelayanan prima kepada wisatawan. Terlebih mayoritas 95 persen pasien di RSUD Karsa Husada adalah pengguna BPJS Kesehatan.
“Penambahan pelayanan ini sangat penting. Pasalnya dengan kondisi penduduk Kota Batu hanya sekitar 230 ribu jiwa tentu akan sulit untuk meningkatkan angka kunjungan ke RS. Sehingga harus ada inovasi,” ungkapnya.
Berkat upaya peningkatkan fasilitas dan pelayanan tersebut, RS Karsa Husada mendapatkan nilai 79,9 dalam PKB sebelumnya. Nilai tersebut naik tahun ini diatas angka 80. Setelah forum ini, pihkanya menargetkan angka kepuasan masyarakat bisa mencapai 90.
“Ini sejalan dengan tujuan dilaksanakan FKP yaitu untuk menyerap aspirasi serta keluhan-keluhan dari semua pihak masyarakat, mitra kerja, LSM hingga komunitas pasien. Yakni demi meningkatkan kualitas pelayanan, kepuasan dan kepercayaan masyarakat,” harapnya.
Rizal juga mengatakan melalui forum dirinya berkeinginan bisa menyerap aspirasi dari seluruh stakeholder, khususnya kinerja pelayanan RS Karsa Husada. “Apalagi forum ini merupakan jembatan komunikasi mitra kami sepanjang tahun 2023. Harapan saya semua stakeholder memberikan masukan apa saja perbaikan yang perlu dilakukan kedepannya. Seperti pribahasa Tidak ada gading yang tak retak, setiap pelayanan tentu ada saja kekurangannya,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana FKP, dr Saiful Hidayat menjelaskan forum ini digelar untuk menerima masukan dari para peserta. Untuk membentuk standar pelayanan publik yang baik.
Diketahui melalui FKP tersebut RSUD Karsa Husada mempu memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Misalnya saja dari kegiatan FKP yang digelar tahun sebelumnya pihaknya banyak mendapatkan keluhan soal lamanya proses pendaftaran.
“Dengan adanya keluhan tersebut, saat ini telah diperbaiki dan menjadi lebih cepat. Sekarang pihaknya sudah menerapkan smart hospital. Jadi pasien bisa melakukan pendaftaran melalui Whatsapp. Juga bisa melakukan pendaftaran langsung dengan sistem yang sangat cepat. Pasien tidak perlu antre lagi,” tuturnya.
Di tempat yang sama, salah satu pemateri dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Jatim, Agus Muttaqin menguraikan bahwa RSUD Karsa Husada sebagai RS dibawah naungan Pemprov Jatim wajib memberikan pelayanan terbaik kepada para pasiennya. “Pelayanan terbaik harus diberikan. Sebab harga diri pemerintah berada pada kualitas pelayanan masyarakat. Jika pelayanan publik kurang, maka harus segera diperbaiki,” katanya.
Sekitar 10 tahun lalu, sebelum adanya UU Pelayanan Publik untuk mendapatkan pelayanan yang baik, seperti berjalan di taman labirin. Sulit mendapatkan kejelasan, pasien harus muter-muter dahulu. Seiring berjalannya waktu, disusul terbitnya UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, saat ini pelayanan publik sudah lebih baik.
“Agar pelayanan publik semakin prima, maka RSUD Karsa Husada harus transparan, antisipatif, pro aktif serta partisipasi (masukan.red) masyarakat harus didengar. Karena hal tersebut merupakan esensi dari pelayanan publik adalah tugas dari Pemerintah (RSUD Karsa Husada),” paparnya.
Selain itu, penyelenggaraan pelayanan publik harus bebas dan jauh dari tindakan penyimpangan atau mal administrasi, tepat waktu, murah dan mudah. Dengan menerapkan semua esensi pelayanan publik tersebut, maka pemenuhan kebutuhan pelayanan dan harapan masyarakat akan terwujud,” pungkasnya. (eri/udi)
