MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dipastikan mendapat Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat sebesar Rp 1,05 triliun pada Tahun Anggaran 2026. Jumlah ini turun Rp 284 miliar atau 21,22 persen dibanding TKD tahun 2025 yang mencapai Rp 1,34 triliun.
Penurunan itu disampaikan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat usai menghadiri Pelatihan Pengolahan Sampah oleh DLH Kota Malang di Hotel Pelangi, Rabu (24/9) kemarin. “Dengan (penurunan) ini, kami harus berpikir lagi. Tentu akan mengurangi program, tetapi akan kami lihat lagi karena surat resminya belum kami terima, baru tabel dari Kemenkeu dan Kemendagri,” jelas Wahyu.
Berdasarkan tabel dari Kemenkeu, rincian TKD 2026 meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 39,2 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 713 miliar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 304 miliar.
Wahyu menilai, penurunan ini disebabkan status Kota Malang yang kini masuk kategori Mandiri Fiskal Sedang. Artinya, pendapatan asli daerah sudah mendekati jumlah TKD yang diterima. “Jika kemandirian fiskalnya rendah, pemotongan TKD biasanya sedikit saja,” ujarnya.
Meski demikian, Pemkot menyiapkan strategi agar program 2026 tidak terganggu. Salah satunya dengan meminta dukungan anggaran dari kementerian terkait. “Misalnya seperti banjir kemarin, kami dapat Rp 154 miliar dari Kementerian PU. Program yang tidak teralokasi akan kami ajukan ke kementerian agar tetap berjalan,” kata Wahyu.
Ketua DPRD Kota Malang sekaligus Ketua Banggar, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menegaskan, program prioritas harus tetap terlindungi. “Turunnya TKD tidak boleh mengganggu program prioritas, terutama pendidikan dan kesehatan yang merupakan mandat pusat. Kami akan menyisir program lain yang bisa disesuaikan, termasuk belanja pegawai yang setiap tahun cukup tinggi,” ujar Mia, sapaan akrabnya. (ian/aim)
Grafis//
AMANKAN PROGRAM PRIORITAS//
Total TKD 2026: Rp 1,05 Triliun
TKD 2025: Rp 1,34 triliun
Turun Rp 284 Miliar dari 2025 (-21,22%)
Rincian TKD 2026
- Dana Bagi Hasil (DBH): Rp 39,2 Miliar
- Dana Alokasi Umum (DAU): Rp 713 Miliar
- Dana Alokasi Khusus (DAK): Rp 304 Miliar
Penyebab Penurunan
- Masuk kategori Mandiri Fiskal Sedang
- Pendapatan asli daerah mendekati jumlah TKD
Respons Pemkot & DPRD
- Pemkot: Siapkan proposal tambahan ke kementerian untuk program prioritas
- DPRD: Evaluasi belanja pegawai, pastikan pendidikan & kesehatan tidak terganggu
