MalangPoscoMedia – Presiden RI Joko Widodo sengaja mengubah rute peninjauan ruas jalan di Lampung pada Jumat (5/5) agar mengetahui kondisi riil yang dirasakan masyarakat setempat selama ini. Aksi Presiden Jokowi menolak rute yang sudah terjadwal ini membuat sukses ‘Ngeprank’ Pemerintah Provinsi Lampung.
Hal itu dikonfirmasi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin yang menyebut bahwa Presiden Jokowi memang menolak menggunakan rute terjadwal yang sebelumnya juga sudah diketahui Pemerintah Provinsi Lampung.
“Presiden tidak mau menggunakan jalur yang sudah dijadwalkan, sebab itu kondisinya sudah lebih baik,” kata Bey melalui pesannya yang diterima awak media di Jakarta, Jumat.
Bey menambahkan bahwa jalur yang disiapkan memang belum sepenuhnya diperbaiki, tapi sudah mengalami perbaikan yang tidak permanen.
Oleh karena itu, Presiden meminta agar peninjauan dilakukan dengan rute melintasi jalan-jalan yang kondisinya belum diperbaiki. “Jadi jalur yang berbeda dari yang dijadwalkan semula,” ungkap Bey.
Menurut Bey, Presiden berharap dengan perubahan rute itu dirinya bisa merasakan langsung seperti apa melewati jalan yang kondisinya rusak di Lampung.
“Sebab masyarakat kan jenis kendaraan-nya beda-beda ya… Mobil, motor, angkot dan lainnya. Supaya bisa merasakan bagaimana yang masyarakat keluhkan,” ujar Bey.
Diketahui Presiden secara tiba-tiba memilih meninjau ruas Jalan Raya Seputih Raman di Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah, kendati awalnya diagendakan meninjau infrastruktur di Rumbia.
Sebelumnya, diketahui Presiden juga sempat berganti mobil dalam kegiatan peninjauan ruas jalan di Lampung Tengah, setelah ada indikator menyala di mobil yang awalnya ia tumpangi.
Sesudah itu, Presiden melanjutkan kunjungan kerja menggunakan mobil berjenis jip/suv.
Presiden diketahui tengah melakukan kunjungan kerja di Lampung untuk meninjau ruas-ruas jalan yang rusak di provinsi tersebut, yang belakangan viral di media sosial.
Presiden mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengambil alih penanganan jalan rusak parah di provinsi, kabupaten, dan kota.
“Jika kondisi keuangan pemerintah daerah tak mampu untuk memperbaiki jalan rusak, maka akan diambil alih Kementerian PUPR untuk perbaikan-nya,” kata Jokowi usai mengunjungi Pasar Natar di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. (ntr/bua)
