MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Realisasi APBN di wilayah Regional Jawa Timur, di sepertiga tahun 2023 tumbuh positif. Tercatat hingga dipenghujung bulan April 2023 lalu, kinerja pendapatan negara mencapai Rp 86,15 triliun atau 33,56 persen dari target. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur, Taukhid. Ia menganggap, bahwa tercapainya sepertiga target di sepertiga tahun ini merupakan hal yang patut diacungi jempol alias sangat bagus.
“Apabila nanti ditambah dengan percepatan di akhir tahun, kami meyakini target 100 persen bisa terlampaui. Di sisi belanja, kami juga sudah mencapai hampir sepertiga dari target belanja. Karena biasanya, di Bulan April seperti kemarin, realisasi belanja masih di kisaran angka 15 sampai 20 persen,” bebernya kepada Malang Posco Media.
Tentu hal ini nantinya akan berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan daerah, dari sisi dana perimbangan. Akan tetapi ini belum beriringan dengan kenaikan belanja daerah.
Realisasi pendapatan daerah APBD konsolidasian se-Jatim hingga 30 April sebesar Rp 38,01 triliun atau 31,08 persen dari target tahun anggaran 2023. Sementara realisasi belanja daerah APBD konsolidasian se-Jatim mencapai sebesar Rp 23,98 triliun atau masih di kisaran angka 17,92 persen dari target.
“Untuk realisasinya ini masih didominasi oleh komponen belanja pegawai, sebesar 48,86 persen dari jumlah realisasi belanja,” lanjutnya.
Di Malang Raya sendiri, Taukhid menyebutkan bahwa dalam hal penyerapan anggaran, masih memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Di Malang Raya dan sekitarnya, kontribusi yang disalurkan bisa mencapai lebih dari Rp 10 triliun, sementara secara total di Jatim sebesar Rp 17 triliun.
“Kalau khusus untuk Kota Malang signifikansinya tidak terlalu besar. Karena belanja daerah se-Jatim mencapi Rp 134 triliun, sementara di Kota Malang masih di kisaran angka Rp 600 miliar,” terangnya.
Melihat hal itu, pihaknya turut mendorong agar pemerintah daerah segera mempercepat belanjanya. Hal ini agar daerah pertumbuhan ekonomi di setiap daerah bisa tumbuh secara signifikan, dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat.
“Kami selalu menyampaikan, agar dipercepat belanjanya. Daerah ini sebagian besar pendapatan dari APBN, dan angka yang masuk ke APBN ini sudah jelas rincian dan realisasinya. Jadi tidak perlu ditunda, jalankan saja sesuai rencana. Karena ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di masing-masing daerah,” ajaknya.
Ia memberikan contoh, seperti halnya realisasi belanja barang harus dipercepat. Semisal belanja gaji pegawai, di mana dari uang yang diterima pegawai, ini bisa berputar di masyarakat.
“Ia belanja uang itu ke pedagang di sekitar rumahnya. Istrinya belanjakan ke pasar. Kemudian anaknya yang mendapatkan uang saku, juga ikut membelanjakan di lingkungan sekolahnya. Itu contoh, dan ini dampak perputaran ekonomi hanya dari segi belanja gaji pegawai saja sudah luar biasa. Terlebih dengan penguatan sarana dan prasarana pelayanan,” jelasnya.
Untuk sarana prasarana ini, juga sangat mendongkrak proyeksi pertumbuhan ekonomi di masyarakat dan sebisanya dilakukan dengan efisien. Seperti pengadaan barang lebih cepat, bahkan lebih baik jika dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai.
“Pengadaan barangnya melalui lelang segera lakukan, pengadaan barang yang sudah direncanakan ini bisa langsung. Kemudian seperti pemeliharan operasional untuk menunjang layanan masyarakat. Semisal pemeliharan kendaraan operasional atau gedung, jangan ditunda. Karena dengan ini terjaga, pelayanan publik lebih optimal dan perputaran ekonomi berjalan lancar,” tandasnya Taukhid. (rex/jon)
