MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Angka stunting di Kota Batu pada tahun 2018-2020 menurun drastis dari 28,33 persen hingga ke 14,83 persen. Namun selama pandemi 2020-2022 ini angka kasus stunting di Kota Batu stagnan berkisar di angka 14 persen.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu, Aditya Prasaja dalam Diseminasi Audit Kasus Stunting 2022 dan rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Royal Orchids Garden Hotel, Jumat (2/12) kemarin.
“Rakor TPPS dan audit kasus stunting merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Batu dalam hal pencegahan, penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus. Selanjutnya diberikan rekomendasi penanganan kasus yang tujuannya untuk mengidentifikasi risiko dan penyebab resiko terjadinya stunting pada anak balita,” ujar Aditya.
Ia menjelaskan bahwa penurunan angka stunting di Kota Batu pada 2018-2020 menurun drastis dari 28,33 persen hingga ke 14,83 persen. Namun pada tahun 2020-2022 angka tersebut stagnan berkisar di 14 persen.
“Untuk itu diperlukan audit dan rapat koordinasi untuk membahas hal tersebut dan mengoptimalkan angka penurunan stunting hingga dapat mencapai target 8,9 persen,” bebernya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Batu, Ir. Punjul Santoso M.M menjelaskan bahwa diperlukan sinergi dan kolaborasi antar OPD dan stakeholder agar penurunan angka stunting dapat dilakukan secara optimal.
“Ada lima rekomendasi untuk langkah kedepannya dalam menurunkan stunting. Diantaranya peningkatan, pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi TPPS, peningkatan komitmen dan koordinasi antar OPD antar konvergensi percepatan penurunan stunting.
Kemudian sinkronisasi data sasaran penanganan penurunan stunting, peningkatan sinkronisasi dan integrasi program antar OPD serta pembuatan Perwali tentang peran desa dalam percepatan penurunan stunting.
“Perwali tentang peran desa dalam percepatan penurunan stunting penting segera ditindaklanjuti. Pasalnya dengan adanya payung hukum tersebut pemerintah desa/kelurahan bisa menganggarkan program atau kegiatan yang mampu menekan angka stunting,” tegasnya.
Dengan lima rekomendasi langkah tersebut, pihaknya yakin penurunan angka stunting bisa terlaksana jika seluruh OPD dan stakeholder bekerjasama secara sinergi untuk mencapai target 8,5 persen.
Sehingga dalam pelaksanaan evaluasi yang dilakukan kemarin dengan data yang real mampu menyamakan visi untuk mendapatkan solusi agar dapat menurunkan angka stunting melalui kolaborasi yang luar biasa. (eri/nug)