MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Realisasi belanja daerah menjelang akhir triwulan II dalam APBD Kota Batu 2024 terbilang belum maksimal. Tercatat untuk belanja seluruh OPD hingga 9 Juni 2023 masih terealisasi 28 persen Rp 331 miliar dari APBD Rp 1 triliun.
Hal itu disampaikan oleh Kepala BKAD Kota Batu, M. Chori bahwa serapan belanja yang masih mencapai 28 persen karena masih banyak OPD dalam proses lelang. Sehingga anggaran belanja belum terserap maksimal.
“Untuk belanja operasi dan modal masih di angka 28 persen. Ini karena masih banyak program prioritas (fisik.red) yang masih proses. Sehingga secara tidak langsung serapan belanja masih berada di angka tersebut,” ujar Chori kepada Malang Posco Media.
Dari seluruh belanja di OPD, Ia menerangkan bahwa belanja terendah adalah Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP). Sedangkan untuk tertinggi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Belanja terendah ada di DPKP dengan realisasi Rp 5,3 miliar dari total belanja Rp 71,4 miliar. Ini karena program fisik belum jalan. Sedangkan belanja tertinggi ada di BPBD sejumlah Rp 3,4 miliar atau 40,8 persen dari total anggaran Rp 8,5 miliar,” bebernya.
Belum maksimalnya realisasi belanja tersebut, Chori mendorong agar seluruh OPD untuk memaksimalkan program yang telah direncanakan. Terlebih untuk program prioritas berupa fisik segera naik lelang.
Diketahui untuk beberapa program prioritas Kota Batu 2023 meliputi pembangunan Gudang Arsip Rp 4 miliar, pembangunan SMPN 7 Tahap II Rp 7 miliar hingga Pelebaran Jalan Bromo-Semeru Rp 5 miliar.
Menanggapi kurang maksimalnya serapan belanja jelang tutup semester II, Anggota Komisi A DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto mengatakan bahwa pihaknya terus mengingatkan agar legislatif dalam hal ini OPD memiliki perencanaan matang. Selain itu SKPD harus memberikan warning kepada pihak ketiga terkait urusan administrasi pekerjaan agar pencairan anggaran dilakukan dengan cepat.
“Dengan kondisi pemulihan ekonomi ini seharusnya perencanaan belanja barang dan jasa sudah disiapkan matang. Karena seharusnya untuk Triwulan II serapan sudah bisa mencapai 50 persen atau minimal 40 persen,” tegasnya.
Ketua Fraksi PKS Kota Batu juga meminta OPD agar jauh hari mematangkan perencanaan, selain pengurusan administrasi agar pencairan anggaran bagi pekerjaan yang sudah selesai segera diserahkan ke SKPD terkait. Pasalnya program yang sudah direncanakan merupakan usulan dari masyarakat melalui Musrenbang tingkat desa, kecamatan dan kota.
“Ketika semuanya (perencanaan, pengerjaan dan administrasi.red) dijalankan dengan cepat sesuai aturan, maka realiasi belanja bisa maksimal. Selain itu program-program prioritas yang berhubungan dengan masyarakat bisa diselesaikan dengan baik dan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah membaik. Tapi sebaliknya jika masih saja lamban secara tidak langsung berdampak pada potensi SILPA yang rendah,” pungkasnya. (eri)
