MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Universitas Negeri Malang (UM) melalui Korps Pegawai Republik Indonesia (KOPRI) menggelar Musyawarah Unit (MUSNIT), Senin (23/6), di Aula Lantai 9 Graha Rektorat. Agenda utama kegiatan ini meliputi evaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2020-2025 dan pemilihan pengurus baru untuk periode 2025-2030.
Wakil Rektor III UM Prof. Dr. Ahmad Munjin Nasih, S.Pd., M.Ag., mewakili Rektor UM, membuka acara dengan menyoroti pentingnya perluasan peran KOPRI. Ia mendorong organisasi ini untuk tidak hanya fokus pada kesejahteraan, tetapi juga memperkuat profesionalisme dan solidaritas ASN melalui sinergi dengan unit lain seperti UPZ Zakat. “Sudah saatnya KOPRI memperkuat kapasitas dan peran strategis ASN melalui sinergi yang nyata,” tegasnya.
Ketua KOPRI UM 2020–2025 Drs. Partono, M.Pd., dalam laporan pertanggungjawabannya menyampaikan bahwa seluruh program berjalan dengan prinsip akuntabilitas. Ia berharap pengurus baru dapat melanjutkan dan menyempurnakan program yang telah dirintis. “Kami telah berupaya menjalankan amanah sebaik-baiknya. Semoga pengurus baru dapat melanjutkan apa yang sudah dimulai,” ujarnya.
Forum musyawarah yang dipimpin Dr. H. Ridwan Joharmawan, M.Si., berjalan lancar dengan pembahasan laporan pengurus lama, evaluasi program, dan pemilihan pengurus baru. Dari delapan calon yang diusulkan, forum secara aklamasi menetapkan Dr. H. Ridwan Joharmawan, M.Si. sebagai Ketua KOPRI UM periode 2025-2030.
Dalam amanatnya, Ketua baru diharapkan membawa semangat pembaruan dan kolaborasi yang lebih luas. Fokus kepemimpinan periode ini adalah membentuk struktur pengurus yang solid di tingkat universitas dan fakultas, serta memperkuat integritas dan profesionalisme ASN.
Rangkaian kegiatan ini mencerminkan tata kelola organisasi yang demokratis dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan tujuan ke-16 Sustainable Development Goals (SDGs) tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. “KOPRI UM terus berkomitmen membangun lembaga yang transparan, inklusif, dan adaptif dalam menjawab tantangan pelayanan publik di lingkungan pendidikan tinggi,” pungkasnya. (imm/lim)
