MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Permasalahan sosial tidak pernah selesai di berbagai daerah karena bersifat kompleks, relatif dan selalu muncul seiring berjalannya waktu. Tak terkecuali di Kota Batu.
Namun hal tersebut bukan berarti tidak bisa dituntaskan oleh Pemkot Batu, dalam hal ini Dinas Sosial. Untuk dapat menekan dan menuntaskan permasalahan sosial harus ada program dan terobosan yang tepat sasaran agar masalah sosial seperti kemiskinan atau masalah ekonomi bisa diselesaikan.
Malang Posco Media (MPM) berkesempatan tanya jawab terkait program dan terobosan Dinsos Kota Batu yang saat ini dipimpin oleh Lilik Fariha S.H. Mari simak obrolan ringan wartawan Malang Posco Media Kerisdianto dengan Kepala Dinsos Kota Batu, Lilik Fariha S.H yang baru saja dilantik pada 17 Februari lalu.
MPM : Berbicara masalah sosial di Kota Batu selalu menjadi isu utama, terlebih masalah sosial seperti kemiskinan masih ada di Kota Batu. Untuk mengentaskan masalah tersebut program apa yang telah disiapkan oleh Dinsos Kota Batu ?
LILIK : Terkait penyelesaian masalah sosial, langkah awal yang akan dilakukan Dinsos Kota Batu di tahun 2025 terbagi atas tiga. Pertama menentukan indikator kemiskinan dengan asesmen, kedua adalah mendata kemiskinan di Kota Batu yang disesuaikan dengan indikator dan ketiga adalah sinergitas atau membangun komunikasi positif dengan pemangku wilayah. Tiga hal tersebut menjadi prioritas yang harus kita selesaikan tahun ini.
MPM : Bisa dijelaskan bagaimana tiga hal tersebut dikerjakan oleh Dinsos Kota Batu ?
LILIK : Pertama harus saya sampaikan bahwa data kemiskinan Kota Batu adalah terkecil di Jawa Timur di angkat 3,06 persen. Sedangkan di seluruh Indonesia, Kota Batu terendah ke 11 tingkat kabupaten/kota.
Dengan angka kemiskinan dan kota yang kecil itu, kita tidak bisa menyelesaikannya hanya dengan satu program untuk menyelesaikan angka kemiskinan. Oleh karena itu langkah pertama yang akan kami lakukan adalah dengan menentukan indikator kemiskinan, hal itu kami lakukan karena indikator tiap daerah berbeda.
Sehingga solusi mengatasi kemiskinan adalah data yang akurat. Untuk mendapat data akurat kamu akan membuat indikator kemiskinan untuk Kota Batu dengan turun ke lapangan dan melakukan asesmen ke seluruh desa/kelurahan. Tujuannya asesmen agar mengetahui kebutuhan keluarga pra sejahtera (miskin.red) dengan tepat.
Contohnya misal ada satu keluarga pra sejahtera di Kota Batu yang diketahui kepala keluarga atau suami telah meninggal. Sedangkan istri bekerja sebagai tukang laundry dan mereka memiliki satu anak yang masih sekolah di SMK. Dari asesmen yang kami dapat tersebut kemudian kami bisa tahu kebutuhan mereka, sehingga bisa memberikan bantuan sesuai apa yang dibutuhkan agar mereka berdaya dan mengangkat ekonomi mereka.
MPM : Dari asesmen itu, bantuan apa yang bisa diberikan Dinsos Kota Batu?
LILIK : Kita bisa berikan pelatihan dan bantuan mesin cuci agar kelurga tersebut membuka usaha laundry. Begitu juga kepada anak mereka yang masih di bangku SMK, kami bisa arahkan dan bekerja sama dengan OPD terkait agar bisa memberikan pelatihan kepada sang anak yang sesuai dengan jurusan atau kompetensi di sekolah. Dengan begitu kami satu masalah kemiskinan di Kota Batu bisa diselesaikan.
Namun perlu kami sampaikan bahwa Dinsos akan tetap menyalurkan bantuan berupa santunan kepada masyarakat pra sejahtera. Tapi kembali lagi harus melihat permasalahan secara spesifik, misal ada keluarga yang suaminya bekerja sebagai tukang ojek, sedangkan istri ibu rumah tangga dan memiliki anak disabilitas akan tetap diberikan santunan atau insentif tiap bulannya. Begitu juga dengan lansia pra sejahtera yang tidak lagi produktif dalam bekerja akan tetap kami berikan bantuan.
Keadaan saat ini Kota Batu masih akan menggodok indikator kemiskinan tersebut bekerjasama dengan Bappelitbangda untuk membuat kajian. Setelah indikator dapat diselesaikan, maka ditindaklanjuti dengan Perwali sebagai payung hukum agar semua pihak yang terlibat mulai dari dari masyarakat, RT/RW, Kades/Lurah hingga instansi terkait memiliki cama mata atau sudah pandang yang sama tentang indikator kemiskinan.
MPM : Bukankan dari Kemensos sudah ada indikator kemiskinan ?
LILIK : Benar memang sudah ada. Tapi sudah saya sampaikan bahwa tiap daerah tidak sama indikatornya. Mengacu Kota Batu, untuk saat ini sudah tidak ada lagi warga yang rumahnya berlantai tanah. Nah ini yang harus diubah dengan asesmen ke lapangan.
MPM : Kalau terkait dengan pendataan bisa dijelaskan seperti apa? Mengingat Dinsos dan Kementerian memiliki DTKS selama ini?
LILIK : Pertanyaan yang bagus. Perlu kami terangkan bahwa Pemerintah Pusat telah terbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, peraturan yang mengatur tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Inpres ini diterbitkan pada 5 Februari 2025.
Tujuan Inpres ini adalah untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional. Dengan demikian, seluruh program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat mengacu pada satu data.
Inpres ini mewajibkan semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menggunakan DTSEN dalam penanganan kemiskinan.
Jadi kedepan untuk penyaluran atau penerima bantuan sosial harus mengacu DTSEN. DTSEN adalah gabungan dari lima data yang meliputi DTKS, Kemiskinan Ekstrem, Penerima Subsidi PLN, Penerima Subsidi Pertamina dan Program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari BPS.
MPM : Apakah DTSEN sudah diaplikasikan saat ini?
LILIK : Untuk saat ini DTSEN belum jadi acuan. Karena masih dalam proses ground checking dan proses ini ditargetkan selesai 31 Maret. Sehingga baru bisa di jadi acuan atau dasar untuk penyaluran bansos untuk triwulan II. Artinya saat ini bansos yang telah disalurkan, baik dari Kementerian, Provinsi dan Pemda masih mengacu DTKS.
MPM : Tadi disebutkan ada tiga poin yang harus lakukan dalam memerangi kemiskinan. Asesmen, Pendataan dan terakhir sinergitas. Untuk yang terakhir mohon dijelaskan.
LILIK : Jadi setelah nanti kita melakukan asesmen dan pendataan, yang terakhir kuncinya adanya sinergitas. Sinergitas ini adalah membangun komunikasi positif dengan pemangku wilayah di 24 desa/kelurahan. Ini jadi prioritas, karena para pemangku wilayah dalam hal ini pilar sosial seperti pekerja sosial, Ketua RT/RW, Kartar, hingga Tagana yang secara langsung berdampingan dengan masyarakat. Sehingga mereka lebih mengetahui mana warga yang membutuhkan bansos dan mana yang tidak. Karena dalam mengatasi masalah kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus ada partisipasi semua pihak.(*)
