MALANG POSCO MEDIA- Anggaran pilkada di Malang Raya tahun 2024 dikaji lagi. Jumlahnya bisa menyusut dari perkiraan maupun usulan awal. Setelah itu mulai dianggarkan dalam APBD masing-masing pemda.
Pemkot Batu contohnya mulai membahas rencana anggaran pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah dan wakilnya. “Tahun ini kita siapkan perwali tentang Dana Cadangan Pemilu. Jumlah anggaran yang menentukan dari Tim Anggaran dan dianggarkan tahun ini dan tahun depan,” jelas Kepala Bidang Poldagri dan Ormas Bakesbangpol Kota Batu, Thomas Maido.
Ia menjelaskan kebutuhan sementara anggaran Pemilu 2024 Kota Batu sekitar Rp 46 miliar. Anggaran itu terdiri dari anggaran yang diajukan KPU, Bawaslu, TNI dan Kepolisian.
“Anggaran ini nanti perlu dilakukan verifikasi kembali. Kalau sudah diverifikasi pasti akan ada penyusutan. Biasanya tahun ini dianggarkan di APBD separuh dari total kebutuhan sementara. Sedangkan tahun depan ditambahkan kekurangannya,” jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya butuh anggaran ratusan miliar rupiah untuk Pilkada di Malang Raya tahun 2024 mendatang. Kota Batu proyeksi sementara sekitar Rp 33,9 miliar. Sedangkan KPU Kota Malang mengajukan ke Pemkot Malang sebanyak Rp 67 miliar. Di Kabupaten Malang estimasi anggaran Pilkada antara Rp 100 miliar – RP 150 miliar.
Sementara itu Wali Kota Malang Sutiaji mengakui sudah mempertimbangkan pembahasan detail mengenai anggaran Pilkada.
Pengajuan dari KPU Kota Malang senilai Rp 67 miliar, diakuinya masih akan dipilah dan dirinci sedetail mungkin. Karena akan diakomodir dalam APBD Kota Malang tahun anggaran 2023.
Ia mengaku secara rinci belum mengetahui komponen apa saja yang akan masuk dalam anggaran Pilkada. Menurut Sutiaji rincian anggaran Pilkada Kota Malang 2024 akan memiliki komponen khusus. Seperti komponen wajib dan komponen yang masih bisa diatur secara otonomi daerah.
“Pastinya ada yang wajib ada yang bisa dibahas lagi. Itu nanti akan kita rinci, tapi ini masih belum,” tegas Sutiaji.
Orang pertama di Pemkot Malang ini mengakui karena menggunakan APBD maka prioritas pembangunan daerah di 2023 juga harus diperhitungkan. Di tahun 2022 ini, pembahasan KUA-PPAS APBD 2023 pun akan dilempar. Disitulah nanti komponen anggaran Pilkada juga turut dibahas.
Alumnus IAIN Malang ini menegaskan penganggaran dengan prioritas pembangunan daerah di 2023 tidak akan dikesampingkan. “Nanti kita akan bahas bersama dewan, karena kita juga menunggu tahapannya dari KPU RI. Ini proses,” jelas Sutiaji.
Sementara itu anggaran Pilkada Kabupaten Malang dianggarkan pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Pilkada. Hal ini disampaikan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Malang Dr Tridiyah Maistuti.
Tridiyah menyebutkan secara prinsip tahapan anggaran masuk APBD pertama adalah usulan KPU dan Bawaslu. “Lembaga penyelenggara lebih dulu mengusulkan kepada Bupati Malang. Selanjutnya dilakukan rapat koordinasi, untuk membahas anggaran yang diusulkan tersebut. Setelah semuanya fix baru dimasukkan dalam APBD,’’ katanya.
Tridiyah mengatakan sampai saat ini, baru KPU Kabupaten Malang yang sudah audiensi membahas anggaran Pilkada. “Hasilnya belum fix, jadi masih menunggu,” ujar Tridiyah.
Ia mengatakan Pemkab Malang bisa membiayai Pilkada dengan dana cadangan. Namun demikian dana cadangan itu dapat dianggarkan setelah ada usulan dari penyelenggara.
“Contonya KPU sudah memiliki rincian anggaran. Kemudian sekarang diusulkan, maka pada penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 bisa dimasukkan dana cadangan itu. Untuk saving,” urai wanita yang juga menjabat Inspektur Pemkab Malang ini.
Tapi jika usulan itu belum ada sampai penyusunan KUA PPAS selesai, maka sudah bisa dipastikan, anggaran Pilkada dimasukkan pada APBD tahun 2024 atau bersamaan penyelenggaraan Pilkada.
Wanita berjilbab ini menyebutkan saat audiensi beberapa waktu lalu, KPU menyebutkan jumlah anggaran yang dibutuhkan lebih dari Rp 100 miliar. Dia memastikan APBD Kabupaten Malang mampu untuk mendanai itu.
“Ya nanti akan ada program-program yang ditunda pelaksanaannya. Pilkada prioritas, sehingga program yang tidak prioritas akan ditunda dan dilaksanakan setelah Pilkada selesai,’’ ungkap wanita berkacamata ini. (eri/ica/ira/van)
