Forum Konsultasi Publik RPJPD 2025-2045
MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD 2025-2045, Senin (18/12) kemarin. Bertempat di Hotel Grand Mercure Malang Mirama, forum ini dihadiri oleh ratusan peserta yang berasal dari berbagai unsur. Tidak hanya pemerintah, namun juga elemen masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Pj Wali Kota Malang Dr. Ir Wahyu Hidayat, MM memaparkan RPJPD Kota Malang untuk tahun 2025-2045 mengusung visi ‘Kota Malang yang berdaya saing global, sejahtera dan berkelanjutan’. Untuk mewujudkannya, maka ada tiga misi yang ada dalam RPJPD 2025-2045
“Yaitu misi pertama mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, tangguh, berdaya saing dan unggul. Misi kedua mewujudkan perekonomian daerah berdaya saing global, sejahtera yang berkeadilan dan berkelanjutan. Lalu misi ketiga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif,” sebut Wahyu
RPJPD ini dikatakan Wahyu juga selaras dengan RPJPN Tahun 2025-2045. Dalam RPJPN tersebut terdapat delapan misi. Yakni transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta kesinambungan pembangunan.
Wahyu pun menyampaikan ada sejumlah isu strategis daerah. Pertama yakni pembangunan ekonomi inklusif berkalnjutan, lalu kedua yaitu penguatan infrastruktur berkelanjutan, kemudian ketiga adalah peningkatan produktifitas daerah dan keempat adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup.
“Yang kelima adalah penguatan daya saing SDM berkelanjutan, keenam penguatan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat maju dan ketujuh yaitu tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu menambahkan, Forum Konsultasi Publik ini merupakan tahapan setelah selesai dibuatnya draft rancangan awal RPJPD 2025-2045. Seluruh stakeholder diundang dalam forum ini, termasuk Pemda di Malang Raya, agar perencanaan nantinya bisa sinkron dan sesuai.
“Jadi tidak hanya seluruh perangkat daerah, tapi juga stakeholder seperti Forkopimda, Bappeda Kota Batu, (Bappeda) Kabupaten Malang, kami undang semua untuk mendapatkan saran masukan. Ada dua sesi, pertama untuk seluruh perencana dan beberapa stakeholder, memberikan gambaran rancangan awal RPJPD itu seperti apa kemudian disitu juga ada masukan. Sesi kedua bersama Pak Pj Wali Kota Malang,” jelas Dwi.
Usai Forum Konsultasi Publik ini didapatkan sebuah output dalam sebuah berita acara yang menjadi bahan untuk memperbaiki rancangan awal RPJPD 2025-2045. Dengan model seperti ini maka arahan dari pusat dan provinsi serta apa yang harus dilakukan oleh Kota dan Kabupaten bisa sinkron dan sesuai.
“Prosesnya memang panjang, untuk di 2024, tapi harus sudah mengawali di 2023 ini. Harusnya forum ini setelah ada Inmendagri, tapi sampai sekarang belum keluar. Tapi sudah ada arahan bahwa kami sudah harus melaksanakan forum ini. Supaya tidak terburu buru, maka jauh hari kami persiapkan,” tandasnya. (ian/aim)
