MALANG POSCO MEDIA, MALANG- Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto membuka langsung Workshop Perempuan PGRI Kabupaten Malang di Gedung PGRI Kabupaten Malang, kemarin pagi. Kegiatan Workshop Perempuan PGRI Kabupaten Malang ini diselenggarakan dalam rangka HUT ke-77 PGRI Tahun 2022.
Mengambil tema kepemimpinan dan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, kegiatan ini diikuti para guru perempuan dari lima kecamatan, mulai Kepanjen, Dampit, Tumpang, Pakis, dan Singosari. “Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar PGRI Kabupaten Malang,” ujarnya.
Menurutnya, mereka senantiasa memperjuangkan serta melindungi hak – hak asasi dan martabat guru, khususnya dalam aspek profesi dan kesejahteraannya. “Perempuan dan laki – laki adalah mitra yang seimbang dan setara dalam pembangunan, sesuai dengan amanat dan cita – cita bangsa yang telah tertuang dalam UUD 1945,” terangnya.
Dijelaskan dia, untuk mewujudkannya, sejak lama, negara Indonesia telah menetapkan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender. Berbagai peraturan perundang – undangan telah disahkan untuk mencapai upaya pengarusutamaan gender.
“Kaum perempuan harus senantiasa terlibat aktif, baik di belakang, di tengah, bahkan di garda terdepan dalam pembangunan. Seluruh pilar – pilar pembangunan bangsa, baik Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media sesuai dengan kewenangannya,” urai Didik.
Diharapkan, lanjutnya, mereka harus bersinergi untuk mendukung para perempuan agar semakin berdaya dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan serta merasakan manfaat pembangunan yang setara. Seiring berjalannya waktu, perempuan pun mulai bangkit dan berhasil membuktikan bahwasanya keberadaan mereka layak untuk diperhitungkan.
“Kecerdasan serta kepiawaian perempuan Indonesia, khususnya, tidak bisa lagi dianggap remeh karena telah turut berkontribusi terhadap pembangunan. Demikian juga keterlibatan perempuan pada bidang lain. Perempuan kian diberdayakan dengan ditetapkan peraturan mengenai kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik,” jelas Didik.
Dia berharap agar para guru – guru perempuan PGRI Kabupaten Malang dapat memanfaatkan kesempatan luas yang dimiliki untuk mengoptimalkan kontribusinya di segala bidang yang dapat digeluti oleh kaum perempuan dan menjadi bahan acuan mengembangkan kebijakan dan program pembangunan berkelanjutan. (ira/mar)
