MALANG POSCO MEDIA-Waktu uji coba arus lalu lintas (lalin) satu arah di kawasan Kayutangan belum dipastikan. Pemkot Malang masih terus meyakinkan publik tentang kebijakan rekayasa arus lalin itu. Apalagi penolakan masyarakat terus mengalir.
Wali Kota Malang Drs H Sutiaji turun tangan menghadapi kelompok masyarakat yang menolak rencana lalin satu arah. Salah satunya
kalangan pengemudi angkot.
Rapat koordinasi (rakor) dan pertemuan dengan perwakilan sopir angkot digelar, Senin (16/1) kemarin di Balai Kota Malang. Rapat itu dipimpin Wali Kota Sutiaji.
Untuk diketahui ada delapan jalur angkot yang terdampak kebijakan itu. Di antaranya dikahwatirkan berhimpitan antar jalur angkot. Yakni Arjosari-Gadang (AG), Arjosari-Landungsari (AL), Arjosari-Dinoyo-Landungsari (ADL), Arjosari-Tidar (AT), Madyopuro-Karangbesuki (MK), Landungasri-Dinoyo-Gadang (LDG), Madyopuro-Mulyorejo (MM), dan Gadang-Arjosari (GA).
Salah satu perwakilan sopir angkot Susilo, menjelaskan setelah melihat skema satu arah yang akan diujicobakan, delapan jalur angkot akan berhimpitan.
“Setelah kami lihat, dari hanya tiga trayek (jalur) yang bergerak di jalur itu karena satu arah akan jadi delapan trayek yang bisa berhimpitan. Kami khawatir nanti ada gangguan, ada gesekan. Ini bagaimana meminimalisir kekhawatiran kami,” jelas pengemudi angkot jalur GA ini.
Perwakilan jalur angkot lainnya pun menyampaikan hal yang sama terkait jalur yang akan berubah signifikan. Belum lagi kekhawatiran penumpang berpindah haluan ke ojek online karena merasa ribet atau bingung dengan jalur trayek yang baru.
Perwakilan jalur angkot lainnya, Sunanto, mengatakan apa yang ditawarkan Pemkot Malang tentang skema satu arah pun diinformasikan secara setengah matang. Ini dianggapnya tidak adil bagi kalangannya.
“Skema ini setengah matang diberi ke kami. Paving sudah dipasang, sudah ada yang dibongkar tetapi kami tidak tahu nanti seperti apa jalannya. Bagaimana menjaga agar transportasi umum seperti kami ini tetap jalan. Banyak pelanggan kami yang ke bank-bank ada di sekitar itu (Kayutangan) nanti mereka bagaimana?” beber Sunanto.
Kebanyakan perwakilan angkot meminta agar skema satu arah tidak dijalankan. Karena mereka meyakini ada dampak penurunan pemasukan yang bisa terjadi terhadap pengemudi angkot.
Wali Kota Malang Drs H Sutiaji langsung menanggapi berbagai pendapat pengemudi angkot itu. Terkait kekhawatiran menumpuknya jalur angkot, Sutiaji mengatakan Dinas Perhubungan (Dishub) akan menyiapkan petugas khusus memastikan jalur aman terkendali.
“Dan nanti diinstruksikan akan ada diskusi secara internal dengan teman-teman jalur angkot ini. Kami pastikan ini didisukusikan dulu sebelum uji coba nanti. Monggo, tak ada yang tak ada jalan keluarnya. Semua bisa diselesaikan,” jelas Sutiaji.
Dalam rakor kemarin, sempat dijelaskan Sutiaji mempertimbangkan subsidi bagi pengemudi angkot terdampak selama uji coba dilaksanakan. Hanya saja hal ini masih membutuhkan pertimbangan khusus.
Kemudian dari permintaan pengemudi angkot ini, Sutiaji memutuskan tidak melakukan uji coba satu arah seperti yang direncanakan sebelumnya selama tiga bulan.
“Kalau memang tiga bulan kelamaan, kami putuskan tiga minggu ya. Tidak bisa kalau dalam hitungan hari, kami perlu uji coba agar lihat efektivitasnya. Kalau tiga hari tidak mungkin tahu, tidak mungkin biasa. Jadi diputuskan tiga minggu ya,” jelas orang pertama di Pemkot Malang ini.
Atas pertimbangan sosialisasi khusus kepada kalangan pengemudi angkot, Sutiaji juga memutuskan waktu penerapan uji coba satu arah belum ditentukan. Sebelumnya penerapan uji coba satu arah akan dilaksanakan pada 23 Januari 2023.
Waktu penerapan uji coba akan diumumkan lebih lanjut. Karena sosialisasi lebih panjang perlu dilakukan lagi usai mendengar permintaan pengemudi angkot.
“Nanti kami umumkan lagi. Intinya ini masih uji coba. Dan kami pastikan jika tidak efektif, kami jamin akan dikembalikan arusnya seperti semula. Kami butuh sosialisasi lagi teman dari Lantas Polresta Malang Kota juga meminta waktu lagi untuk bantu sosialisasi dan umumkan ke warga,” tegas Sutiaji.
Kadishub Kota Malang Widjaja Saleh Putra menyampaikan selain dari kalangan pengemudi angkot, sosialisasi akan dilakukan pula kepada masyarakat umum.
Dikatakannya setelah beberapa kali menemui beberapa kalangan masyarakat setempat ada masukan yang juga diambil.
“Salah satunya dari kelompok sadar wisata kampung heritage Kayutangan. Mereka meminta ada kebijakan yang bisa membuat warga gampang berkunjung ke kampungnya. Ini solusinya nanti kami atur dengan rute Bus Macito,” jelasnya.
“Jadi nanti Bus Macito akan berhenti di depan kampung heritage agar warga bisa masuk, bisa berkunjung ke kampung,” sambung Jaya sapaan akrab Kadishub Kota Malang ini.
Ditegaskannya, sesuai perintah pimpinan daerah, waktu uji coba masih disesuaikan kembali. Dimungkinkan untuk mundur dari yang dijadwalkan sebelumnya.
Dishub Kota Malang juga membutuhkan waktu melanjutkan proses pembongkaran median jalan di kawasan Jalan Semeru.
Penolakan rencana arus lalin satu arah oleh warga sekitar Kayutangan juga makin kencang. Sebab skema satu arah dinilai menimbulkan banyak kerugian bagi warga setempat. Salah satunya seperti warga yang berada di sekitar Jalan Semeru, yang juga diterapkan skema satu arah. Yakni warga di RT 07 RW 09 Kelurahan Oro Oro Dowo.
Ketua RT 07 RW 09 Kelurahan Oro Oro Dowo Herlinda mengatakan rencana satu arah tidak pernah dilakukan sosialisasi sebelumnya. Sehingga warga harus mencari tahu sendiri ke berbagai sumber.
“Ya baru kemarin, kapan itu ada sosialisasi di kecamatan, lurah sama RT dan RW datang. Tapi itu pun warga tetap menolak. Karena kami sendiri nanti yang akan kesulitan akses keluar masuknya. Harus memutar jauh lagi,” ujar Linda, sapaannya.
Ia mencontohkan warganya banyak yang bersekolah di sekitar Balai Kota Malang. Apabila satu arah di Jalan Semeru diterapkan ke arah barat, maka harus memutar jauh ke arah selatan atau utara terlebih dahulu.
“Jadi semua warga menolak karena keluar masuknya itu memutarnya susah. Kalau makin susah kan berarti rugi waktu dan tenaga. Jadinya malah menyusahkan rakyat,” kata Linda.
Ia berkaca dengan apa yang terjadi di kawasan Betek ketika diterapkan satu arah. Warga setempat menjadi pihak yang paling dirugikan dan harus mengalah dengan kondisi tersebut.
Padahal lanjut Linda, warganya yang berada di kawasan Jalan Semeru itu sebelumnya juga sudah mengalah karena rekayasa lalu lintas beberapa tahun lalu.
“Dulu di Jalan Semeru sini kan tidak ada median jalannya. Jadi dari gang sini warga bisa langsung ke kanan (ke arah monumen Adipura). Setelah ada rekayasa arus lalin dan ada median jalan, warga bisanya langsung ke kiri, tidak bisa ke kanan. Itu dulu juga ramai,” terang Linda yang rumahnya berada di Jalan Semeru Gang 4 ini.
Dikatakannya, warga meminta tidak ada perubahan skema lalu lintas. Namun ia berharap agar kemacetan di Jalan Semeru juga bisa dikurangi. Apabila skema satu arah tetap diberlakukan, Linda mengaku akan menggelar rapat warga untuk menentukan langkah dan sikap apa yang akan diambil. Sebelumnya warga sudah memasang beberapa spanduk penolakan rencana satu arah di beberapa titik di Jalan Semeru.
“Warga tetap seperti ini biar enak, biar lancar. Warga itu kan inginnya ya yang mudah, jangan sampai warga yang dirugikan. Nanti kami rapat RT kalau satu arah tetap dijalankan,” ucapnya.
Selain Linda, warga lainnya, Irawan juga mengaku khawatir dengan diberlakukan satu arah justru rentan terjadi kemacetan di titik tertentu di sekitarnya. Kemudian satu arah juga dikhawatirkan membuat keselamatan warga dipertaruhkan.
“Alasan lain warga menolak karena takutnya satu arah justru meningkatkan kecelakaan. Karena satu arah nanti kan kendaraan dikhawatirkan jadi berkecepatan tinggi,” sebut Irawan.
Selain kekhawatiran itu, Irawan juga menyebut kegiatan ekonomi warga juga bisa terpengaruh. Sebab apabila benar kendaraan berjalan cepat, akan makin sedikit kunjungan ke tempat warga yang berdagang. (ica/ian/van)
