MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Minimnya gaung Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur di Kota Malang akhirnya terbukti di lapangan. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) sejak Selasa malam hingga Rabu (4/6) pagi ke sejumlah kelurahan.
Hasilnya mengecewakan. Beberapa kelurahan masih belum memasang spanduk, banner, atau umbul-umbul sosialisasi Porprov Jatim 2025, padahal Kota Malang menjadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi ini.
“Padahal sudah saya perintahkan untuk sosialisasi terkait Porprov ke seluruh jajaran. Termasuk kelurahan itu adalah yang menjadi ujung tombak sosialisasi ke RT/RW agar masyarakat tahu akan ada Porprov di Kota Malang ini. Kalau hal kecil seperti ini saja tidak dilakukan, bagaimana dengan nanti ketika ada hal yang lebih besar,” kecewa Wahyu.
Sidak ini dilakukan karena gaung Porprov belum terasa di tengah masyarakat. Padahal, Pemkot Malang sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) pada 23 Mei lalu, yang menginstruksikan kantor kelurahan dan kecamatan untuk memasang atribut sosialisasi Porprov.
“Kalau dari kantor kelurahannya sendiri tidak memasang, bagaimana memberikan sosialisasi kepada warganya, gitu kan. Tadi malam (kemarin) saya mencoba cek, masih ada kelurahan yang belum melakukan itu. Pagi juga begitu,” tambahnya.
Wahyu menilai alasan dari pihak kelurahan terlalu klise. Sebagai mantan pejabat di kewilayahan, ia menganggap alasan yang disampaikan tidak logis. Meski begitu, ia mengapresiasi karena sebagian besar kelurahan bersedia mengakui kekurangannya.
“Jumlahnya kalau dari 100 persen, itu hanya 20 persen yang belum memasang. Dari sinilah memang betul-betul saya peringatkan,” tegasnya.
Ia pun langsung menginstruksikan agar paling lambat Kamis (hari ini), seluruh kelurahan dan kecamatan sudah memasang banner dan umbul-umbul sosialisasi. “Sekolah-sekolah juga akan dipasangi. Paling tidak dari situ masyarakat akan tahu bahwa kita ini sebagai tuan rumah Porprov 2025,” tutur Wahyu.
Kondisi ini turut mendapat sorotan dari DPRD Kota Malang. Anggota Komisi D, Ginanjar Yoni Wardoyo menilai lemahnya sosialisasi ini sebagai cerminan buruknya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.
“Sedari awal kami dari Komisi D menekankan persoalan sosialisasi ini. Kami menyoroti kurangnya pemasangan banner sosialisasi Porprov oleh beberapa kelurahan ini bisa dinilai mencerminkan lemahnya koordinasi dan komunikasi antara Pemkot Malang, khususnya Disporapar dengan perangkat kelurahan,” kritik Ginanjar. (ian/aim)
