MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Sebagai wilayah yang masuk program percontohan Local and Sustainable Development Program (LSDP), Kota Malang dikunjungi langsung Wamendagri RI Bima Arya Sugiarto. Hadir menemui Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan jajaran di Ruang Rapat Balai Kota Malang, banyak hal yang disampaikan untuk dilaksanakan ke depannya, Jumat (2/5) siang kemarin.
Pada kesempatan kunjungan tersebut, Bima menyebutkan bahwa Kota Malang sebagai salah satu wilayah percontohan LSDP. Ia mengatakan pihaknya akan meninjau langsung perkembangan proyek tersebut.
“Kota Malang masuk dalam pilot project. Tapi harus dipastikan dulu kesiapan APBD-nya, lalu pinjaman luar negerinya bagaimana. Jangan sampai dibangun tapi tidak berlanjut karena tidak siap dari hulu ke hilir,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya offtaker atau pihak penanggung distribusi hasil proyek. Tentunya hal ini agar proyek tersebut berjalan maksimal dan benar-benar berkelanjutan.
“Tentu kami ingin memastikan bagaimana bantuan dengan pinjaman luar negerinya, kemudian juga dari hulu ke hilir harus dipastikan penanggung, harus siap. Jangan sampai dibangun tetapi tidak berlanjut,” jelasnya.
Bima Arya juga menyinggung pencapaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Malang yang masih belum memenuhi target nasional. Hambatan utamanya ada pada jaringan dan kurangnya sosialisasi.
“Kami akan menggencarkan lagi terkait sosialisasi, terutama di kalangan ASN. Baru setelah itu menyasar ke publik. Untuk detailnya, saya pastikan lagi nanti, tapi memang secara umum masih perlu dimaksimalkan,” tutupnya.
Bima Arya di kesempatan tersebut, juga menegaskan pentingnya pendekatan humanis dalam menangani anak-anak bermasalah di daerah. Menanggapi, wacana yang dicetuskan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, terkait rencana pembinaan melalui barak militer diterapkan.
“Jangan hanya mengedepankan unsur disiplin. Anak-anak itu juga butuh pendekatan psikologis dan kekeluargaan. Harus melibatkan pakar, psikolog, dan tentu saja orang tua,” ujarnya.
Menurutnya, metode pembinaan bisa saja dilakukan di barak, tetapi konsepnya harus matang dan tidak bersifat otoriter. “Barak boleh saja digunakan, tetapi suasananya harus kekeluargaan. Seperti retret atau tim building. Jadi anak-anak tidak merasa dihukum, tapi dibina,” tegas mantan wali Kota Bogor tersebut. (rex/aim)
