spot_img
Sunday, February 25, 2024
spot_img

Waspadai Penebar Hoax di Forum Publik

Berita Lainnya

Berita Terbaru

MALANG POSCO MEDIA, MALANG- Hoaks menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi ke depan. Ribuan berita atau informasi hoaks bisa bertebaran di tahun politik. Hal ini menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat di Kota Malang untuk menjaga kondusifitas wilayah.

Hal ini disampaikan Wali Kota Malang Drs H Sutiaji dalam paparannya dalam Sosialisasi Antisipasi Potensi Konflik dalam Pilpres dan Pilkada yang digelar Bakesbangpol Kota Malang, di Hotel Tychi Kota Malang, Rabu (23/11) kemarin.

“Menurut data kami di pemilu 2019 lalu, provokasi jelang Pilpres saat itu ditemukan ada kurang lebih 3.801 informasi hoaks yang terdeteksi,” kata Sutiaji.

Ia menjelaskan hoaks tersebut bertebaran dan diteruskan dalam forum publik. Akibatnya memunculkan hal negatif  yang berdampak pada konflik antar kelompok dan sebagainya. Penting bagi Pemkot Malang untuk menjaga warga dari serangan hoaks, terlebih di tahun-tahun politik nanti.

Berita atau informasi yang bersifat bohong atau tidak berdasarkan fakta di era digital ini mudah tersebar luar. Ditambah jika pemahaman warga untuk menerima informasi yang beredar tidak kuat.

“Saya pun sempat beberapa kali jadi korban hoaks. Yang saya terima duit dari proyek dan ini itu. Sering sekali. Di tahun politik hal-hal seperti ini perlu diperhatikan serius. Saya berharap seluruh elemen masyarakat mampu membentengi diri sendiri. Dan ASN juga saya minta ikuti aturan, artinya netralitas harus dijaga,” terangnya.

Pria kelahiran Lamongan ini menyampaikan pada pemilu sebelumnya ada 2 ASN menjadi korban, akibat tidak netral. Hal ini menyalahi aturan ASN. Maka dari itu Sutiaji juga berpesan agar seluruh ASN memperhatikan hal tersebut agar tidak mendapatkan sanksi.

Sementara itu Dandim 0833 Kota Malang Letkol Kav Heru Wibowo Sofa SH MH menyampaikan potensi konflik di Kota Malang beragam rupanya. Isu-isu sosial yang menyangkut khalayak banyak kerap dijadikan bahan oknum tidak bertanggung jawab untuk menganggu kondusifitas warga.

“Banyak isu sosial, yang sangat rentan menimbulkan disintegrasi masyarakat. Jelang tahun politik hal itu bisa meningkat. Terlebih Malang juga baru saja terkena musibah Tragedi Kanjuruhan,” tegas Heru kemarin.

Tidak hanya itu pemetaan konflik per wilayah juga menjadi perhatian khusus. Inilah mengapa tugas pokok TNI akan sangat dijalankan.  Seluruh anggota untuk waspada dan terus memantau kondisi baik sosial maupun kententraman/ketertiban di wilayah masing-masing. Di evaluasi dan langsung ditangani ketika memang terdapat konflik.

“Konflik harus diminimalisir. Bukan malah jadi bagian dari konflik itu sendiri. Untuk itu penting juga untuk seluruh anggota menjalin terus komunikasi dan jalinan silahturahmi dengan perangkat wilayah hingga kelompok-kelompok masyarakat seluas mungkin,” pungkas Heru. (ica/aim)

spot_img

Berita Lainnya

Berita Terbaru

- Advertisement -spot_img