Masa depan Muhammadiyah di dunia internasional dipertaruhkan? Ya tentu, kehadiran Muhammadiyah semakin dibutuhkan karena kondisi bangsa kita masih dihantam berbagai masalah. Bisa diakui secara jujur bahwa cita-cita kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat masih menemui jalan terjal dan berliku.
Situasi ekonomi dunia yang masih melambat dan goyahnya ketahanan pangan nasional yang ditandai dengan melambungnya harga-harga kebutuhan pokok, membuat beban rakyat kian berat sehingga cita-cita untuk hidup sejahtera sebagai esensi kemerdekaan semakin menjauh.
Pada 18-20 November 2022 Muhammadiyah menggelar agenda besar dan monumental yaitu Muktamar Muhammadiyah ke-48 dan Muktamar Aisyiyah ke-48 di Surakarta Jawa Tengah. Pada Muktamar Muhammadiyah kali ini bertema “Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta”, maka Muktamar Aisyiyah bertema “Perempuan Berkemajuan Mencerahkan Peradaban Bangsa.” Kedua tema tersebut menegaskan posisi dan peranan Muhammadiyah sebagai soko guru umat, bangsa dan dunia. Satu bentuk optimisme Muhammadiyah tentang hakikat dan kontribusi dirinya bagi umat dan kemanusiaan. Agenda akbar ini adalah forum penting bagi warga Muhammadiyah dalam menentukan siapa yang menjadi nahkoda kepemimpinan Muhammadiyah ke depan. Sejalan dengan itu, perhelatan akbar ini harus berwujud muktamar yang lancar, berkualitas, elegan, dan bermartabat.
Selama 110 tahun, tidak dapat dipungkiri Muhammadiyah telah memiliki kontribusi dan dampak positif yang besar dalam ranah bangsa yang pluralis. Dalam berbagai kesempatan, berbagai tokoh Muhammadiyah mulai dari era Amien Rais, A Syafi’i Ma’arif, Din Syamsuddin, hingga Haedar Nashir tidak bosan-bosannya menyerukan pentingnya pencerahan kearifan lokal.
Secara definitif Muhammadiyah tidak lahir dari ruang hampa, namun terbalut kompleksitas ketimpangan sosial dan distorsi akidah, fikih dan teologi, kemiskinan yang menggurita, serta keterbelakangan pendidikan. Sementara secara holistis, tekanan penindasan Belanda dan Jepang sempat mewarnai corak keberagaman yang disuguhkan Muhammadiyah.
Jejak tersebut tidak lepas dari pemikiran emas KH. Ahmad Dahlan sebagai founding fathers Muhammadiyah dengan etos menjadikan Muhammadiyah sebagai bagian dari peradaban utama manusia. Sebaliknya saat ini amar ma’ruf nahi munkar adalah sebagai pijakan kuat untuk mengikis kaum populis terdidik yang masih “tamak” keduniaannya sehingga telah meninggalkan platform intelektualitas bermoral agamis. Oleh karena itu, ke depan wawasan imajinatif ini harus dibangun sembari menyiapkan kandidat pimpinan yang berakhlak karimah, dapat menjadi publik figur para muktamirin dan masyarakat.
Kontradiksi atas tujuan profesionalitas yang terlalu tajam dan kegalauan yang muncul atas eksodusnya massa Muhammadiyah, khususnya kaum proletar, sudah terbukti. Justru saat ini kaum proletar lebih interes pada propaganda partai politik yang lebih menjanjikan masa depan karier individunya ketimbang berpegang pada organisasi Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan yang lebih mulia peranannya.
Kondisi ini memprihatinkan karena tokoh-tokoh yang menjadi panutan dan pijakan kaum proletar sudah terimbas pada eksistensi individualisme yang keluar dari rel Muhammadiyah murni. Sudah banyak kaum populis yang kehilangan arah sebagai hilangnya nilai-nilai komitmen yang telah lama dibangun dan diyakininya.
Membangun Relasi Harmonis
Memasuki abad kedua keberadaannya, Muhammadiyah memang mendapatkan tantangan yang begitu besar, sementara seringkali tantangan tersebut tak senada dengan kualitas kaum muda saat ini. Arus globalisasi dan modernitas nyatalah telah banyak menggerus upaya pengembangkan kualitas pemuda.
Desakan untuk mentransformasikan konsep amar ma’ruf nahi munkaryang menjadi ciri utama Muhammadiyah memang harus dibangun dengan komitmen kuat. Artinya, konsep gerakan sosial yang dimiliki Muhammadiyah harus jelas, baik secara program kegiatannya maupun pedoman dasar yang harus menjadi “landasan idiil” dari alternatif sistem baru adalah manusia dan kemanusiaan.
Alternatif ini dimaksudkan bahwa sistem-sistem lama yang serba determinis, baik sistem keagamaan maupun sistem non keagamaan atau sekular, sama-sama bermuara kepada terjadinya proses “dehumanisasi” eksistensi manusia dan kemanusiaan.
Kelangsungan perjalanan bangsa ini sebagaimana yang dicita-citakan founding fathers sangat dikhawatirkan. Kalau krisis multidimensional ini tidak dapat atau segera diatasi, maka keadaan bangsa ini di waktu mendatang akan lebih parah lagi. Terkait dengan hal itu, metodologi yang patut ditawarkan adalah “hermeneutika” sebagai tool of analysist merevitalisasi “kearifan lokal” di tengah modernisasi masyarakat dewasa ini, meski lagi-lagi perlu ditekankan di sini bahwa hukum adat atau kearifan lokal di instrumen juga memiliki corak beragam. Tetapi, nilai-nilai kearifan cukup terpancar di suku-suku yang tersebar seperti Jawa, Madura, Aceh, Kalimantan, Sulawesi, dan suku lainnya.
Dalam rangka untuk membangun relasi yang harmonis upaya menghadirkan metodologi hermeneutika sebagai konteks kearifan lokal adalah suatu refleksi yang strategis. Seperti halnya rasa, muncul moral dasar, seperti kejujuran, kesediaan menolong, dan rasa keadilan.
Orang Jawa membatinkan perintah dasar untuk mencegah konflik sebagai sesuatu yang positif dan belajar memahami struktur hierarki masyarakat. Bahkan, Weber (1988) pernah menyarankan dikembangkannya etika persaudaran (brotherly love) untuk mengatasi merajalelanya hedonisme. Hanya dengan menggali, menekuni, dan menerapkan kembali tuntutan kearifan lokal yang positif, yang akan menempatkan kembali komunitas manusia Jawa terhormat di antara komunitas lain.
Dengan kapasitas ini semua, Muktamar ke-48 Muhammadiyah diharapkan mampu memberikan kemajuan di tengah-tengah goyahnya ketahanan pangan nasional dan terpuruknya moral bangsa. Artinya panggung muktamirin tidak lagi meributkan perbedaan paham dan paradigma penafsiran agama, lebih bijak pada lomba global membangun moralitas umat.
Pemikiran intelektual melalui metode hermeneutika adalah sebuah opsi untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal yang berwawasan imajinatif, intelektual, cerdik cendekia, dan spiritualisme dalam penalaran religiusnya pada aplikasi umat Islam.
Oleh karena itu kegiatan Muktamar ke-48 ini diharapkan dapat membuahkan hasil konsep instrumen perubahan bagi kemajuan intelektual muda di dunia internasional. Peran dan pemikiran cendikiawan Muhammadiyah sangat dipertaruhkan untuk memanifestasikan pencerahan kemajuan dari gerakan yang istiqamah pada praksis penyadaran, pembebasan, dan perlawanan.
Dengan demikian, baik peserta, peninjau, dan penggembira harus berangkat dengan niat suci memajukan Muhammadiyah agar Muhammadiyah dapat memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta, seperti tema muktamar. “Semoga Sukses Muktamar ke-48 Tahun 2022.” (*)
