Malang Posco Media – 1000 buruh se-Jatim melakukan aksi demo penolakan kenaikan harga BBM ke Pemprov Jatim. Mereka tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim.
Ketua DPW FSPMI-KSPI Provinsi Jawa Timur, Jazuli membenarkan adanya aksi demo tersebut. Penolakan kenaikan harga BBM disebabkan penurunan daya beli buruh yang mencapai 50 persen.
“Penyebab turunnya daya beli dikarenakan peningkatan angka inflasi menjadi 6,5 persen hingga 8 persen, sehingga harga-harga kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan,” kata Jazuli.
Dilansir dari detikJatim, Selasa (6/9), penurunan daya beli buruh semakin parah, dikarenakan tidak ada kenaikan upah selama 3 tahun terakhir. Bahkan, Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK Tahun 2023 kembali menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Maka, tahun depan tidak akan ada kenaikan upah.
“Maka, sudah dipastikan upah buruh tahun 2023 tidak akan mengalami kenaikan,” ujarnya.
Menurut Jazuli, pemerintah saat ini terkesan meningkatkan pendapatan Negara dengan memeras rakyat. Sebab kenaikan harga BBM terjadi saat harga minyak dunia turun.
“Terlebih, kenaikan harga BBM ini dilakukan saat negara-negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan Ron yang lebih tinggi dari pertalite, harganya jauh lebih murah,” tuturnya.
Bantuan subsidi upah sebesar Rp 150.000 selama 4 bulan kepada buruh, menjadi sebuah ‘lip service’ saja agar buruh tidak protes.
“Tidak mungkin uang Rp 150.000 itu dapat menutupi penurunan daya beli akibat inflasi yang meroket,” katanya
Selain itu, kenaikan BBM juga dinilai berisiko terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Lantaran, kenaikan harga barang-barang yang dipicu oleh tingginya harga BBM. Mengingat, harga BBM yang naik akan membebani biaya produksi perusahaan, tentu perusahaan akan melakukan efisiensi dengan mem-PHK buruh.
“Tidak tepat jika alasan kenaikan pertalite dan solar subsidi karena untuk kelestarian lingkungan. Faktanya, masih banyak industri-industri besar yang masih memakai batu bara dan diesel,” ujar dia.
“Kami menyarankan, agar pemerintah memisahkan pengguna BBM subsidi dan non-subsidi. Misalnya, sepeda motor dan angkutan umum tidak mengalami kenaikan harga BBM bersubsidi, kemudian untuk mobil di atas 2005 harus memakai BBM non subsidi, karena orang kaya rata-rata tidak menggunakan mobil tua,” tutupnya. (abq/fat/mg7/lin)
