MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang merilis data terbaru tingkat kemiskinan Kota Malang selama setahun terakhir. Hasilnya, tingkat kemiskinan di Kota Malang selama tahun 2022 mengalami penurunan dibanding pada tahun sebelumnya.
“Kemiskinan di Kota Malang tahun 2022 mengalami penurunan. Dalam setahun terakhir tingkat kemiskinan di Kota Malang mengalami penurunan sebesar 0,25 persen poin menjadi 4,37 persen pada tahun 2022. Jadi menurut jumlahnya, penduduk miskin di Kota Malang ini sebanyak 10,38 ribu orang dan mengalami penurunan sebanyak 1,02 ribu dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkap Kepala BPS Kota Malang Erny Fatma Setyoharini awal Desember ini.
Kondisi kemiskinan saat ini, dikatakan Erny masih belum kembali pada level atau tingkat kemiskinan pada masa sebelum pandemi Covid-19 yang saat itu mencapai 4,07 persen di tahun 2019
Indikator lain kemiskinan yang perlu diperhatikan adalah indeks kedalaman (P1) dan indeks keparahan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2022 disebutkan Erny sebesar 1.00 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 0,8 persen.
Tingkat kemiskinan di Jawa Timur sendiri saat ini berada pada angka 10,38 persen. Melihat hal ini, maka kemiskinan di Kota Malang bisa disebut relatif rendah.
“Tingkat kemiskinan Kota Malang menduduki peringkat kedua terbawah atau terendah setelah Kota Batu. Tentu hal ini menjadi sebuah prestasi bagi jajaran Pemerintah Kota Malang yang telah berupaya keras dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Kota Malang,” tukasnya.
Selain angka kemiskinan, BPS juga telah merilis indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Malang. Pembangunan manusia di Kota Malang konsisten mengalami kemajuan selama periode 2016-2022. Dari 80,46 persen pada tahun 2016, meningkat menjadi 82,71 persen pada tahun 2022, atau selama periode tersebut tumbuh sebesar 2,80 persen poin. Dengan kata lain rata-rata pertumbuhan sebesar 0,46 persen per tahun.
“Pembangunan manusia di Kota Malang terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2021 IPM Kota Malang mencapai 82,04 dan tahun 2022 mencapai 82,71 atau tumbuh sebesar 0,82 persen,” terang Erny.
Di Jawa Timur, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun dan Sidoarjo tercatat mempunyai IPM berkategori ‘sangat tinggi’. “Kontinuitas pembangunan manusia di Kota Malang menunjukkan keberhasilan upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Kedepan, pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan IPM Kota Malang agar tetap berada pada kategori IPM ‘sangat tinggi’,” lanjutnya.
Terpisah, untuk masalah pengentasan kemiskinan, hal ini menjadi komitmen prioritas bagi Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji bersama Wawali Sofyan Edi Jarwoko. Ia mendorong pengentasan kemiskinan di Kota Malang ini secara inklusif kolaboratif. Keseriusan ini dibuktikan dengan hadirnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Malang yang diketuai oleh Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko.
“Yang harus kita kuatkan bersama adalah kolaborasi dalam penanganan dan pengentasan kemiskinan. Kami butuh komitmen semua untuk melakukan treatment dalam menanggulangi kemiskinan,” ujar Sutiaji.
Meski angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 4,37 persen, namun angka tersebut diupayakan terus ditekan agar mencapai target RPJMD. Yakni setidaknya sebesar 3,77 persen. Disamping itu ia juga menekankan pentingnya akurasi data agar benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat.
“Kemiskinan adalah masalah kita bersama. Mari kita berkolaborasi dan bersinergi untuk menemukan dan melaksanakan solusinya,” tegasnya.
Sementara untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diiringi dengan peningkatan kapabilitas dasar manusianya, yakni masalah pendidikan dan kesehatan. Dengan peningkatan pendidikan, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan juga meningkat. Bila IPM meningkat, harapannya pendapatan perkapita masyarakat Kota Malang juga makin meningkat.
“Lama belajar di sekolah juga tetap akan kita kuatkan karena IPM kita menjadi nomor dua setelah Surabaya. Ini gradenya akan kita naikkan supaya bisa mengatrol Income Perkapitanya. Mudah mudahan bisa menjadi nomor satu di provinsi. Salah satu komponen IPM itu adalah masalah pendidikan,” harapnya. (ian/aim)