MALANG POSCO MEDIA – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Malang masih saja dikeluhkan. Buktinya sejumlah wali murid mengelar protes PPDB di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang, Jumat (23/6) kemarin. (baca grafis)
Mereka membawa sejumlah poster bernada protes PPDB Kota Malang. Di antaranya bertuliskan, “Pendidikan Untuk Semua!”, “Arep Sekolah Tapi Bayarene Larang Cuy”, hingga “Bosen dioper-oper ke Swasta Terus”.
Itu merupakan protes orang tua anak yang anaknya tidak diterima di SMPN mana pun di Kota Malang. Walau sudah mencoba seluruh jalur yang ada namun gagal.
Mereka didampingi Malang Corruption Watch (MCW) meminta solusi. Agar anak-anaknya bisa masuk atau dicarikan solusi agar bisa masuk ke sekolah negeri. Tidak hanya berkaitan dengan ketidakberhasilan masuk ke sekolah negeri, ada pula yang merasakan sistem zonasi PPDB merugikan orang tua murid yang tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.
Seperti yang diutarakan, Ali salah satu orang tua murid yang mendatangi kantor Dikbud Kota Malang kemarin. Pria ini menyampaikan anaknya tidak diterima di sekolah negeri di kawasan Kecamatan Blimbing. Baik lewat jalur afirmasi, prestasi maupun zonasi.
“Kami tinggal di Jalan Candi Badut. Memilih SMPN 18, 11 dan 26. Sudah ikut jalur apapun semua tidak bisa masuk. Dan ternyata sekolah di wilayah Blimbing sudah penuh semua. Padahal ada dua anak masuk tapi nilainya di bawah anak saya,” bebernya.
Ali yang bekerja sebagai tambal ban ini mengakui hal ini sangat menyulitkan. Karena pilihan terakhir anaknya masuk ke sekolah swasta. Sementara sekolah swasta mematok biaya lebih mahal.
Ali masih berharap dicarikan solusi oleh Dikbud Kota Malang. Kemudian juga turut hadir perwakilan Komite SDN Mojolangu 03, Nurbaini Yusuf.
Ia mempertanyakan Dikbud Kota Malang terkait kursi sekolah yang kosong melalui jalur kepindahan. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kata Nurbaini, pihaknya mengawal lebih 40 anak dengan kasus yang sama dan terfasilitasi.
“Tapi tahun ini cuma dua anak yang terfasilitasi. Kami cek jalur kepindahan ada banyak yang kosong, kenapa tidak difasilitasi. Itu yang ingin kami tanyakan,” papar Yusuf.
Relawan MCW, Hamin mengaku warga yang mengadu adalah orang tua murid yang anaknya baru lulus SD. Akan tetapi anak tidak diterima di SMPN.
“Zonasi pun tak bisa karena ada yang sudah penuh atau bukan wilayah zonasi dan lainnya. Kami minta dinas bisa mencarikan solusinya. Dipetakan lagi mana sekolah yang masih bisa menampung dan sebagainya,” jelas Hamin.
Ia mendorong Dikbud Kota Malang mencari solusi paling tepat agar anak-anak yang belum mendapatkan sekolah ini bisa terfasilitasi. Dan juga meminta Pemkot Malang mempertimbangkan kembali membuka atau membuat sekolah negeri yang baru.
Orang tua murid yang protes ditemui perwakilan Dikbud Kota Malang. Mereka dijanjikan akan bertemu dengan Kepala Dikbud Kota Malang Suwarjana, Senin (26/6) pekan depan untuk dicarikan solusinya.
Terkait hal ini Kadis Dikbud Kota Malang Suwarjana mengatakan tuntutan orang tua murid tidak memiliki alasan kuat. Dikatakannya, tidak diterimanya banyak anak lulusan SD ke SMP negeri adalah hal yang wajar.
“Kita hitung saja dari semua lulusan yang ada, lulusan SD tahun ini ada sekitar 15 ribu anak. Sementara daya tampung kita SMP negeri hanya 7.000 sekian di negeri. Jika semua minta di negeri ya kan tidak mungkin,” jelas Suwarjana.
Ia menjelaskan bahwa orang tua murid ketakutan dengan biaya mahal yang ditawarkan sekolah swasta. Padahal masih banyak sekolah swasta, termasuk SMP, di Kota Malang yang memiliki program sekolah gratis yang bisa dijajaki.
Untuk itu pekan depan, Suwarjana bersedia menemui kembali para orang tua murid yang melayangkan protesnya kemarin. “Nanti akan kami beri pemahaman. Ada lebih dari 50 SMP swasta yang punya program sekolah gratis kok. Nanti akan coba kami sambungkan, fasilitasi di situ,” pungkas Suwarjana.(ica/van)
Protes PPDB SMPN Kota Malang
Aksi
Jumat 23 Juni 2023
Di Dikbud Kota Malang
Masalah
Anak tak diterima di SMPN Kota Malang.
Tak berhasil melalui semua jalur (afirmasi, prestasi, zonasi).
Sistem zonasi dirasa tidak adil.
Tidak mampu menyekolahkan anak jika masuk sekolah swasta.
Tuntutan
Minta solusi Dikbud.
Minta dicarikan sekolah yang masih kurang siswa/ masih ada kuota.
Minta bertemu dengan jajaran Dikbud pekan depan.
Tanggapan Dikbud
Akan beri list/ daftar sekolah yang memiliki program belajar gratis.
Beri pemahaman prsedur dan keterbatasan jumlah sekolah negeri.
