MALANG POSCO MEDIA, MALANG- DPRD Kota Malang membedah pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus menjadi prioritas pekerjaan Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat.
Ini dilakukan dalam Rapat Koordinasi DPRD Kota Malang dengan Pj Wali Kota Malang, Rabu (27/9) kemarin.
Anggota DPRD Kota Malang menjelaskan dan mempertanyakan bagaiamana komitman Pj Wali Kota Malang menyelesaikan apa yang menjadi konsen pembangunan yang dicatat legislatif. Hal-hal yang ditanyakan DPRD Kota Malang seluruhnya berkenaan dengan masalah yang sudah ada bertahun-tahun tak terselesaikan. Diantaranya masalah hukum soal revitalisasi 3 pasar rakyat, kasus pembebasan lahan Jalan Ki Ageng Gribig, Jacking Tidar, penguatan ekonomi kreatif hingga menjaga kondusifitas di tahun politik hingga mendorong perangkat daerah agar maksimal dalam penggunaan anggaran.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menjelaskan ia mengapresiasi kesigapan Wahyu sebagai Pj untuk bergerak cepat. Termasuk salah satunya dapat memaparkan apa-apa saja isu pembangunan yang akan diprioritaskannya dalam satu tahun menjabat Pj wali Kota Malang.
“Dan sudah disampaikan dan kita di sini akan selalu mengawasi. Khususnya untuk masalah-masalah yang belum terselesaikan. Beliau juga menyatakan siap berkolaborasi,” tegas Made.
Seperti yang disampaikan masing-masing anggota dewan yang merujuk pada penyelesaian masalah di Kota Malang, Made mengungkapkan bahwa Wahyu sedikit banyaknya sudah memahami. Dan sudah merencanakan hal lebih teknis sebagai tindak lanjut. Untuk itu, DPRD Kota Malang akan bergerak mengawasi dan terus berkoordinasi, baik dari forum hearing maupun koordinasi lainnya.
“Kami juga mengingatkan agar perangkat-perangkat daerah ini di bawah komando Pj bisa maksimal menyerap anggaran. Harapan kita mulai 1 Oktober sudah mulai kenceng jalannya. Anggaran diserap maksimal, arahkan lebih banyak ke pemberdayaan masyarakat,” tegas Made.
Terkait hal ini Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengungkapkan sudah mencatat dan merencanakan langkah strategis untuk menyelesaikan masalah yang difokuskan legislatif. Menurutnya tindak lanjut terkait polemik pembangunan sudah mulai ia perdalam.
Selain mengawal proyek strategis nasional mengawal isu stunting, kemiskinan dan inflasi, isu di Kota Malang menjadi konsen.
“Meskipun baru awal ini, kami sudah berupaya inventarisir dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan. Soal pasar, jacking, lahan di Ki Ageng Gribig. Saya yakin bisa yang jelas menurut laporan dinas-dinas semua sedang dalam proses,” papar Wahyu.
Dalam paparannya di hadapan legislative, Wahyu menjelaskan 12 isu strategis jangka pendeknya. Yakni inflasi, penanganan stunting, banjir, pengembangan ekonomi kreatif, ketersediaan air bersih, kemacetan, pengelolaan sampah, kemiskinan, kesiapan pelaksanaan pemilu/pilkada serentak, digitalisasi pelayanan public, kapasitas fiskal daerah, dan kawasan kumuh. (ica/aim)
