Hajat besar negara segera dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024. Melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis dipastikan kita akan mendapatkan pemimpin (presiden dan wakil presiden) yang sesuai keinginan rakyat. Namun saat memilih pemimpin tidak semudah membalikkan tangan, kita harus berhati-hati dalam mementukan pilihan.
Senyampang itu masih banyak pekerjaan rumah dan permasalahan negara yang membutuhkan sentuhan lebih dari seorang pemimpin. Permasalahan besar negara ini membutuhkan teknik cerdas seorang pemimpin untuk segera lolos dari jeratan persoalannya.
Mengutip Katadata.go.id (5/1/2023) merilis sepuluh permasalahan mendesak yang harus diselesaikan oleh pemimpin nasional. Dari data sepuluh peringkat teratas adalah pengendalian harga, penciptaan lapangan kerja, berantas korupsi, mengurangi kemisikinan, keamanan, memajukan pertanian, mendorong tumbuhnya UMKM, pemerataan pendapatan, toleransi umat beragama, dan perbaikan pendidikan.
Survei ini menyangkut 1.220 responden yang tersebar di 34 provinsi dan dilaksanakan pada tanggal 1-6 Desember 2022. Sangat menarik penempatan permasalahan dalam survei pada peringkat teratas adalah pengendalian harga, dalam hal ini kebutuhan pokok. Sebuah masalah siklis dan jadi komoditi permasalahan yang tak kunjung usai dari waktu ke waktu.
Ya kebutuhan pokok memang wajib dijaga supply and demand oleh negara. Sebab masalah ini sangat memberikan efek signifikan bagi masyarakat, terutama di tingkatan paling bawah. Pengendalian harga kebutuhan pokok wajib dilakukan bagi siapapun yang terpilih menjadi pemimpin melalui stake holder yang telah ditata.
Data per 31 Januari 2024 harga kebutuhan pokok secara kompak pelan-pelan naik. Beras, bawang, dan cabai yang merupakan kebutuhan masyarakat dasar naik dengan ekuivalensi 0,37 persen hingga 0,76 persen. Harga kebutuhan pokok memiliki efek domino pada masyarakat, masyarakat paling bawah yang akan mengalami dampak signifikan pada praktiknya.
Tidak bisa dipungkiri bahwa iklim serta efek dari lamanya distribusi kadang juga menjadi salah satu pemicu kenaikan harga pokok di masyarakat. Masyarakat yang jauh dari pusat ketersediaan bahan pokok, terkadang biaya distribusi masuk di dalam harga barang tersebut. Ini adalah lazim dilakukan dan dipastikan menambah harga beli suatu barang.
Penciptaan lapangan kerja juga sangat perlu dilakukan oleh pemimpin masa depan. Pengangguran juga menjadi permasalahan tersendiri bagi sebuah negara. Badan Pusat Statistik merilis angka pengangguran pada Agustus 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,32 persen atau turun sekitar 0,54 persen dari data Agustus 2022. Pemerintah wajib bersyukur atas hal ini.
Sumbangan terbesar sektor pekerjaan penyediaan akomodasi serta dan penyediaan makan minum. Sebuah tantangan besar menciptakan ide lapangan kerja yang mampu menyerap besaran angka pengangguran ini.
Pemberantasan korupsi juga menjadi salah satu momok terbesar negara ini. Laporan akhir tahun ICW 2022 merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terjun bebas dari skor 38 menjadi 34 atau berada di peringkat 110 dari 180 negara. Ditambahkan menurut Transparency International Indonesia peringkat negara kita berada di posisi 1/3 negara terkorup di dunia dan di Asia Tenggara. Berada jauh di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Thailand. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap pada Januari-Oktober 2023 tindak korupsi dilakukan Pemkab/Pemkot 29 kasus, instansi kementerian 26 kasus dan pemerintah provinsi 10 kasus adalah sebuah angka yang mencengangkan.
Kemiskinan selalu menjadi isu-isu yang selalu berhembus pada wacana negara berkembang. Harapan masyarakat Indonesia jelas adanya peningkatan taraf kehidupan segera terwujud dengan kuatnya kemandirian ekonomi yang dibangun oleh cara-cara masif serta terstruktur oleh seorang pemimpin. Perencanaan cerdas pasti bisa dibuat asalkan bersunguh-sungguh, bukankah sejak zaman dahulu Indonesia dikenal dengan kekayaan alamnya.
Masih ada enam permasalahan mendesak lainnya yang harus segera dieksekusi. Seperti keamanan atau stabilitas negara, memajukan pertanian sebagai kedaulatan pangan negara, mendorong tumbuhnya UMKM sebagai unsur penunjang kemandirian ekonomi, pemerataan pendapatan, toleransi umat beragama, dan perbaikan pendidikan. Permasalahan ini seluruhnya adalah skala prioritas kebutuhan masyarakat. Dipastikan idealnya untuk seorang pemimpin wajib memiliki cara-cara terbaik dalam rangka mewujudkan negara melindungi serta menciptakan rasa nyaman bagi setiap rakyatnya.
Jika pemimpin tidak bisa dipisahkan dari sikap kepemimpinannya, maka pemimpin yang baik wajib memiliki lima pilar kepemimpinan sesuai tantangan hari ini dan masa depan. Mengutip buku Lima Pilar Kepemimpinan di Abad 21 (A.J Djohan, 2016) yang dibutuhkan adalah kekuasaan, kompetensi, kredibilitas, kemauan dan semangat, dan keberanian.
Dalam pengertian sederhana pemimpin wajib mampu mengambil keputusan secara tepat sesuai kompetensi, berlaku jujur, memiliki kemauan kuat, dan berani mengambil risiko atas hal yang telah diputuskannya.
Untuk mengurai masalah-masalah besar yang mendesak untuk segera diselesaikan dibutuhkan kekuatan visi misi pemimpin yang handal yang diaplikasikan dalam pekerjaan negara nantinya. Pemimpin yang tidak keki ketika janji politiknya ditagih oleh masyarakat Indonesia. Selamat berpesta demokrasi untuk memilih pemimpin Indonesia yang lebih baik.(*)
