MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2025-2045, di Hotel Grand Mercure Malang Mirama, Rabu (20/3). Dalam kesempatan itu, dihasilkan sebanyak 3.790 usulan yang diakomodir untuk tahun 2025.
Pj Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM. menjelaskan, proses perencanaan ini sifatnya adalah bottom up atau murni berasal dari masyarakat. RKPD tahun 2025 dan RPJPD 2025-20245 ini menjadi patokan dan dasar untuk perencanaan pembangunan sampai 20 tahun mendatang.
“Prioritasnya kami ada pendidikan, kesehatan, insfratruktur dan pertumbuhan ekonomi. Jadi ini mengusung Indonesia emas pada tahun mendatang. Ini terkait juga dengan 4 sehat 5 sempurna yang harus dijalankan. Stunting, inflasi, pelayanan publik, kemiskinan ekstrim dan ekonomi kreatif,” tegas Wahyu.
Ribuan usulan yang diakomodir itu pun telah melalui proses yang panjang. Baik di tingkat kelurahan, kecamatan hingga dikumpulkan semuanya pada saat Musrenbang RKPD kemarin. Setelah Musrenbang ini, selanjutnya akan berlanjut juga pembahasan di Musrenbang tingkat Provinsi Jawa Timur pada awal April nanti.
“Usulan pasti banyak tapi berapa persen yang terealisasi ini penting. Dengan musrenbang sebagai dasar untuk pembangunan, ini buttom up jadi keinginan dari masyarakat kami tampung. Prosentase pembangunan Infrastruktur sebesar 40 persen,” sebut Wahyu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu menambahkan, untuk jumlah usulan Musrenbang tahun 2025 ini ada sebanyak 6.768 usulan dan yang diakomodir sebanyak 3.790 usulan. Jumlah ini naik 2,25 persen dibanding tahun 2024.
“Kemudian kalau Musrenbang Tematik anak, dari 69 usulan diakomodir 58 usulan, kemudian disabilitas 100 persen diakomodir, ada 101 usulan. Kemudian lansia dari 87 usulan diakomodir 69 usulan, lalu yang tematik perempuan dari 135 usulan diakomodir 129 usulan, kemudian yang tematik pemuda ini paling banyak, yaitu dari 661 usulan diakomodir 583 usulan. Sedangkan pokirnya, dari 5.521 usulan, diakomodir 4.152 usulan,” sebut Dwi.
Menurut Dwi, usulan-usulan yang diajukan dan diakomodir pada tahun 2025 dinilainya sudah merata. Baik untuk usulan yang sifatnya fisik infrastruktur maupun usulan yang sifatnya non fisik. Berdasarkan data, ada dua perangkat daerah yang mendominasi dari usulan yang diakomodir. Yakni Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang serta Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
“Jadi sudah mulai merata, tidak hanya fisik saja yang diusulkan tetapi juga pemberdayaan masyarakat juga. Jadi pelatihan keterampilan itu banyak diusulkan,” tandasnya. (ian/aim)
