Kasihumas Polres Malang IPTU Ahmad Taufik mengimbau kepada masyarakat agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Gelombang 2 tahun 2023 Kabupaten Malang yang berlangsung hari Minggu (14/5) ini tidak dijadikan sebagai ajang perjudian.
Pihaknya juga telah memberikan imbauan Kamtibmas melalui media sosial resmi Polres Malang dan memasang sejumlah baliho larangan perjudian di tempat-tempat strategis di wilayah desa yang akan melaksanakan Pilkades.
“Pemilihan Kepala Desa ini sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kerap dijadikan oleh masyarakat sebagai ajang perjudian. Untuk itu kita mengimbau agar segala bentuk praktik perjudian itu tidak dilakukan,” tutur Taufik, kemarin.
Lebih lanjut Taufik menjelaskan, sebagai antisipasi praktik perjudian Pilkades, kepolisian juga telah membentuk Tim Sapu Bersih (Saber) Judi yang akan bertugas akan bertugas mencegah dan menindak para pelaku perjudian yang memanfaatkan momen Pilkades.
Tim tersebut beranggotakan penyidik Satuan Reserse Kriminal (satreskrim) Polres Malang dan personel opsnal reserse yang akan mengawasi langsung agar praktik perjudian tidak terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Malang.
“Tim Saber Judi Polres Malang sudah dibentuk untuk mencegah praktik perjudian, kami ingatkan kepada masyarakat, segala bentuk praktik perjudian dalam momen Pilkades akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Sebelumnya, Polres Malang telah menggelar patroli skala besar guna menjaga situasi Kamtibmas kondusif jelang Pilkades Serentak Gelombang 2 tahun 2023 Kabupaten Malang. Selain personel Polres, patroli juga melibatkan prajurit TNI Kodim 0818 Malang-Batu dan personel Satuan Brimob Polda Jatim Batalyon B Pelopor Ampeldento Malang.
Gelaran patroli gabungan mencakup sejumlah titik keramaian dan wilayah yang akan menggelar pemungutan suara dalam pilkades serentak Kabupaten Malang. Petugas menyambangi tempat keramaian serta melakukan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat untuk turut serta dalam menyelenggarakan situasi yang kondusif saat pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa. (tyo/bua/mpm)
