MALANG POSCO MEDIA- Dua tahun kepemimpinan Bupati Malang Drs H.M Sanusi MM-Wabup Malang Drs Didik Gatot Subroto, Minggu (26/2) kemarin menoreh sederet prestasi. Visi misi Malang Makmur mewujudkan pembangunan yang lebih baik.
Tidak hanya di sektor pendidikan, tapi juga kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan investasi. Tadi malam bersamaan peringatan dua tahun Malang Makmur diresmikan Universal Healt Coverage (UHT).
Peresmian oleh Bupati Malang HM Sanus itu juga ditanda deklarasi UHC.
Melalui program UHC tidak ada masyarakat yang tidak terlayani pelayanan kesehatan. Termasuk warga tidak mampu. Semua biaya rumah sakit akan ditanggung Pemkab Malang.
Kartu kepesertaan Program Sehat Malang Makmur pun diluncurkan tadi malam. Peserta jika sakit cukup menunjukkan e-KTP tanpa harus membawa fotokopi.
“Ini merupakan program kolaborasi antara Pemkab Malang dengan BPJS Kesehatan Cabang Malang, ” kata Bupati Sanusi. Dia mengatakan sejatinya hanya 250 ribu warga Kabupaten Malang yang menjadi peserta program Sehat Malang Makmur. Namun demikian setelah diteliti seluruhnya Pemkab Malang memberikan kepada lebih dari 690 ribuan warga.
Sanusi mengatakan dua tahun Malang Makmur tidak sekadar perayaan. Tapi juga menjadi refleksi dan evaluasi. Karena masih banyak yang harus dibenahi.
Sinergitas dan kerjasama juga gotong royong terus dibangun untuk pembangunan yang lebih baik.
Sebelumnya Bupati Sanusi menyebutkan investasi di Kabupaten Malang terus meningkat. Potensi dan dukungan masyarakat serta terciptanya kondusivitas wilayah menjadi salah satu kunci investor menaruh kepercayaan berinvestasi di Kabupaten Malang.
Bahkan tahun 2023 sedikitnya ada empat investor berinvestasi di Kabupaten Malang. Di antarannya dari Korea Selatan akan membangun pabrik tepung pisang, selanjutnya King’s College London juga berencana membangun salah satu kampusnya di wilayah Kabupaten Malang. Yaitu di KEK Singhasari, juga ada investor dari Norwegia yang berencana mengembangkan pembangkit listrik tenaga air.
“Selain potensi dan wilayah yang kondusif, kemudahan berinvestasi kami berikan kepada para investor. Kemudahan terkait perizinan. Di Kabupaten Malang tidak ada perizinan yang bertele-tele, semuanya serba cepat, dan tidak ada perizinan yang berbayar selain yang sudah ditentukan oleh negara,’’ ungkapnya.
Wakil Bupati Malang Drs H Didik Gatot Subroto menambahkan hal yang sama. Didik mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat. Sebab sudah memberikan dukungan penuh, sehingga perjalanan pemerintahan pun membawa banyak prestasi. Didik mengatakan lebih dari 60 penghargaan atau prestasi yang diraih Pemkab Malang sejak dua tahun terakhir.
“Kami sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat. Karena tanpa ada dukungan penuh masyarakat kami yakin tidak akan ada keberhasilan. Artinya semua yang kami capai saat ini, merupakan hasil kerja bersama. Pemkab Malang, DPRD dan seluruh stakeholder yang ada dan masyarakat,’’urainya.
Didik menceritakan perjalanan Malang Makmur dimulai saat Covid-19 melanda.Saat itu 26 Febuari 2021, dia dan HM Sanusi selaku Bupati Malang dilantik Gubernur Jatim. Kondisi saat itu memang cukup sulit. Namun demikian, Bupati Sanusi yang memiliki beragam ide dan kebijakan mampu menyelesaikan semuanya. Covid-19 di Kabupaten Malang dapat tangani dengan baik.
Selain itu di bidang pendidikan. Didik mengatakan Bupati Sanusi melakukan perbaikan kualitas pendidikan. Dan itu terbukti, selain melakukan perbaikan sarana dan prasarana, Pemkab Malang juga memberikan bantuan dan insentif kepada guru. Harapannya guru swasta juga guru ngaji semakin semangat mengajar.
“Bidang kesehatan juga demikian. Bapak Bupati Malang yang dinobatkan sebagai pembina kesehatan oleh pemerintah pusat sangat peduli dengan hal ini. Bahkan saat peringatan dua tahun Malang Makmur juga diluncurkan Kartu Jaminan Kesehatan Malang Makmur. Sehingga warga tak mampu yang tidak memiliki KIS tetap bisa berobat gratis dengan hanya menunjukkan NIK,’’ urainya.
Sedangkan di bidang infrastruktur, Didik mengatakan tidak perlu diragukan. Sejak tahun 2022 lalu, Bupati Malang HM Sanusi telah menggelontorkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Nilainya pun sangat fantastis. “Tahun ini 2023 dari Rp 4,2 triliun APBD pembangunan infrastruktur digelontorkan Rp 700 miliar. Dibagi Dinas PU Bina Marga, Dinas PU SDA, dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya,’’ katanya.
Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas, mengingat layanan ini menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat. Di tahun ke tiga nanti, Pemkab Malang tetap sinergi dengan stakeholder. (ira/van)