MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Di usia 109 tahun, Kota Malang terus berbenah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Satu per satu permasalahan perkotaan seperti banjir, wilayah kumuh hingga macet ditangani lebih maksimal sesuai roadmap yang telah disusun Pemkot Malang dengan pembangunan yang berkelanjutan.
Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji terkait masalah banjir memang penanganannya baru bisa lebih komprehensif ketika masterplan drainase rampung disusun. Sebab, penanganan banjir sangat lekat dengan fungsi drainase yang harus terkoneksi alirannya.
“Selama ini ternyata drainase kita itu tidak tersambung. Dibenerin satu, ternyata yang lain masih (masalah). Sejak dulu, tidak ada masterplan, baru kemarin ini kita berhasil membuatnya,” ujar Sutiaji.
Dengan adanya masterplan drainase ini, Sutiaji yakin, penanganan banjir bisa lebih maksimal. Ia memproyeksi, setidaknya masalah banjir ini perlu penanganan beberapa tahun lagi. “Dengan adanya masterplan ini, insya Allah kita perkirakan tahun 2028, kita bisa tuntas, bebas banjir,” ungkapnya.
Sementara untuk masalah kemacetan, Sutiaji mengaku pihaknya terus mengurainya secara bertahap. Penanganannya pun melibatkan berbagai pihak, mulai dari Forum Lalu Lintas hingga instansi vertikal, baik Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat.
“Setelah kita menyelesaikan di Kayutangan, saat ini fokus kita, PR kita adalah menyelesaikan masalah di Ranugrati sama di Buk Gluduk (Jalan Gatot Soebroto). Ini bertahap, kami sudah koordinasi dengan provinsi karena bagaimana pun itu juga kewenangan provinsi. Insya Allah pelan tapi pasti kita tangani sebaik mungkin,” jelasnya.
Terpisah, Kepala DPUPRPKP Kota Malang Dandung Julhardjanto menyampaikan sesuai roadmap, untuk penanganan banjir, ke depan bisa lebih masif dan lebih efektif karena penanganan banjir saat ini berpedoman pada masterplan drainase. Sehingga lebih terarah dan jelas bagaimana pemeliharaannya.
“Disitu kita tingkatkan fungsi drainase baik secara dimensi volume maupun kualitas. Disamping secara rutin kita punya satgas banjir, itu juga dimaksimalkan untuk melakukan normalisasi saluran air,” jelas Dandung kepada Malang Posco Media.
Dikatakan Dandung, untuk saat ini ada sekitar 36 titik genangan air yang selalu muncul ketika terjadi hujan. Semua titik itu saat ini satu per satu dilakukan upaya normalisasi dan pedomannya menggunakan masterplan drainase.
Untuk penanganan drainase sendiri, pada triwulan awal di tahun 2023 ini saja, pihaknya sudah melakukan penanganan non-insidentil sebanyak 34 titik yang tersebar di Kota Malang. Sementara untuk penanganan insidentil, pihaknya sudah melakukan di 38 titik.
“Karena kita sudah ada masterplan, ke depan itu diharapkan setiap tahun minimal 20-40 persen permasalahan banjir bisa kita tuntaskan. Untuk tahun ini contohnya, kita melakukan penanganan banjir di Sawojajar. Kita buat penanganan drainase di sekitar Jalan Jonge, Danau Kerinci untuk membuat sudetan ke Kali Metro di dekat situ,” bebernya.
Meski demikian, terkait permasalahan banjir ini, dikatakan Dandung juga perlu peran serta dari masyarakat. Sebab, masyarakat juga punya andil untuk ikut menjaga lingkungannya dengan baik. Disamping pihaknya juga rutin melakukan normalisasi saluran air.
“Apa yang dibuat, yang dibangun oleh pemerintah sebesar apapun, itu juga tergantung kesadaran masyarakat untuk ikut memelihara. Bukan memelihara secara fisik karena itu tugas PU, tapi memelihara secata fungsi, yakni dengan tidak membuang sampah. Walaupun dari kami Satgas juga setiap hari menormalisasi utamanya drainase agar fungsinya tidak terganggu karena ada sedimentasi atau pendangkalan,” tutur Dandung.
Terkait permasalahan lain seperti kawasan pemukiman kumuh, pihaknya terus berupaya memaksimalkannya kolaborasi bersama pemerintah pusat. Beberapa wilayah sudah ditangani untuk terbebas dari kesan pemukiman kumuh, seperti di Kayutangan, Sukoharjo, Purwantoro hingga Sanan.
“Kebetulan di Kota Malang mendapat perhatian pemerintah ada program Kotaku. Selanjutnya di tahun 2023 ini rencananya akan dilakukan penanganan di dua lokasi yaitu di Kelurahan Kotalama dan Kelurahan Mergosono. Tiap tahun kita ajukan sebanyak banyaknya tapi tentu tergantung pusat,” sebutnya.
Dengan penanganan berbagai masalah perkotaan ini, Dandung berharap pihaknya bisa memberikan kontribusi maksimal dalam bidang infrastruktur. Diharapkan infrastruktur ini bisa mewujudkan sebuah perkotaan yang layak dan menjadi Kota Malang yang bermartabat.
“Sebagaimana menjadi misi wali Kota Malang, yakni adanya peningkatan layanan infrastruktur. Selama lima tahun ini peningkatan layanan infrastruktur bisa dibilang sangat signifikan. Sehingga diharapkan ini mewujudkan visi misi untuk menjadikan Kota Malang bermartabat,” tegas Dandung. (ian/aim)
