Hacker Bjorka akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di berbagai jagat media di Indonesia. Aksinya, membuat pemerintah kalang kabut dan menjadikan semua orang penasaran. Bahkan nama Bjorka pun seketika menduduki trending topik twitter dalam beberapa hari terakhir. Pengguna gadged, dibuat bertanya-tanya, siapa sebenarnya hacker Bjorka? Darimana ia berasal? Apa motif di balik kemunculan Bjorka?.
Kemunculan Bjorka dinilai sangat meresahkan masyarakat. Ia dianggap menyebarkan berita-berita hoaks di sosial media. Bahkan akun Bjorka pun sempat ditangguhkan oleh twitter. Jika dilihat secara kasat mata, Bjorka seolah ingin mengungkap keburukan dan kebobrokan pemerintah dengan membeberkan beberapa data krusial.
Tak hanya itu, kontennya sarat dengan narasi perlawan terhadap rezim saat ini. Seolah ia sangat paham dengan perjalanan hiruk-pikuk bangsa ini. Ia bahkan dengan berani mengungkap data-data yang bersifat rahasia dan belum banyak diketahui publik.
Pertama, ia membongkar dokumen rahasia Presiden Joko Widodo dan Badan Intelijen Negara (BIN). Bjorka mengklaim, ia telah mengantongi sejumlah surat-surat penting BIN ke Presiden Jokowi dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan data tersebut, dijual secara terang-terangan di internet.
Kedua, hacker Bjorka juga mengungkap dalang di balik kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Padahal sejauh ini, kasus pembunuhan Munir masih menjadi teka-teki misteri. Bjorka dengan berani menyebut identas pembunuh Munir dengan menyeret nama salah satu Ketua Umum aktif partai politik.
Ketiga, Bjorka menyebut Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir sampai Ketua DPR RI Puan Maharani belum melakukan vaksinasi booster. Kendati pun demikian, data-data yang dibeberkan Bjorka tersebut dinilai BIN dan pemerintah merupakan kabar burung semata alias hoaks.
Pasca gegernya Bjorka, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim khusus guna menindaklanjuti serangan-serangan siber belakangan ini. Dikutip dari CNN Indonesia (12/9), Menkominfo Jhonny G Plate mengatakan, timsus tersebut terdiri dari, Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informati (Kominfo), Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Misi utamanya adalah untuk mengungkap identitas serta keberadaan seorang hacker yang mengaku sebagai Bjorka.
Era Digital dan Ancaman Pemiliu 2024
Terlepas dari benar atau tidaknya data-data yang diungkap oleh hacker Bjorka. Hal itu jelas-jelas menjadi ancaman serius bagi pemerintah Indonesia. Keberadaan hacker semacam Bjorka akan memicu munculnya peretas-peretas baru yang lebih canggih.
Tidak dapat dipungkiri saat ini kita berada dalam era digitalisasi global. Semua gerak-gerik serta tindakan manusia yang berhubungan dengan internet, telah terekam secara otomatis. Bahkan data-data yang bersifat rahasia, mempunyai rekam jejak digital. Persoalannya, sejauh mana pemerintah mampu mengamankan data krusial tersebut dari serangan hacker?
Persoalan kebocoran data dan peretas situs pemerintah bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, di tahun 2018 situs KPU Jawa Barat juga berhasil diretas oleh seorang bocah berusia 16 tahun. Hal itu menunjukkan betapa lemahnya sistem keamanan situs pemerintah.
Tahun politik alias pemilihan umum (Pemilu) 2024 sudah di depan mata. Kebocoran data masih sangat mungkin terjadi. Apabila pemerintah lemah dalam hal kemanan data, hacker bisa saja melakukan tindakan-tindakan di luar batas. Seperti memperjual belikan data pribadi seseorang untuk kepentingan politik.
Apalagi KPU dalam beberapa kurun waktu terakhir selalu menggunakan aplikasi dalam setiap proses pemilu. Paling tidak, ada tiga aplikasi yang bisa saja menjadi sasaran empuk para hacker. Seperti Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil) dan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Maka dari itu, perlu dilakukan perlindungan ekstra terhadap ketiga aplikasi andalan KPU tersebut.
Pemerintah maupun KPU tentunya tidak boleh tinggal diam melihat maraknya peretasan yang belakang ini terjadi. Respon melalui penguatan keamanan data perlu dilakukan sesegera mungkin. Sebab kebocoran data sangat berdampak besar bagi negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia.
Data jutaan pemilih harus benar-benar terproteksi dengan baik dan terjaga dari hal-hal yang bersifat menyeleweng. Jangan sampai hanya karena serangan-serangan siber menjadi batu penghalang pelaksanaan pesta demokrasi di negeri ini. Bjorka menjadi salah satu pukulan telak bagi pemerintah untuk segera berbenah diri terutama dalam aspek privasi data-data yang bersifat penting dan rahasia.
AI dan Tindakan Manusia
Salah satu cabang filsafat, terdapat istilah aksiologi yang terbagi atas etika dan estetika. Franz Magnis Suseno menyebut etika sebagai ilmu yang mencari orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab pertanyaan yang sangat fundamental, “Bagaimana saya harus hidup dan bertindak?”. Dari pertanyaan itu, etika mencoba mempelajari bagaimana sesuatu itu layak dilakukan atau tidak.
Hacker tetap saja adalah manusia yang bertindak atas inisiatif sendiri maupun instruksi seseorang. Sebuah artificial intelegence (AI) bisa saja diperintahkan apa pun atas kehendak manusia. Maka di sinilah diperlukan sebuah etika bagi sang penggerak artificial intelegence (AI). Etika menjadi pilihan terakhir bagi seorang hacker untuk bertindak dalam hal kebaikan maupun kejahatan.
Munculnya Bjorka, semestinya menjadi pelajaran penting bagi para penguasa untuk tidak semena-mena dalam berbuat. Segala tindak tanduknya yang bersifat buruk, mudah saja terbongkar. Itu sudah menjadi konsekuensi hidup berdemokrasi di era serba digitalisasi.
Di sisi lain, cyber crime bisa saja teratasi apabila pemerintah mau memberikan ruang bagi anak bangsa untuk berkreasi. Persoalan yang selalu muncul, banyaknya tenaga IT handal di Indonesia tidak berbanding lurus dengan ruang yang tersedia. Ditambah, investasi asing di dunia digital masih tumbuh subur di Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu mengambil langkah berani dengan melibatkan anak-anak muda potensial. Tersedianya banyak SDM di bidang informatika yang ada di Indonesia seharusnya mampu dimaksimalkan pemerintah untuk menciptakan terobosan baru di dunia digital. Sehingga potensi anak bangsa dapat diintegrasikan dengan visi menuju Indonesia emas 2045.(*)
