MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Rencana beroperasinya Sekolah Rakyat di Kota Malang terus dipersiapkan oleh Pemkot Malang. Dalam hal itu, melibatkan dua perangkat daerah, yakni Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Malang.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana menyampaikan, pihaknya kini setidaknya juga sudah mulai melakukan pemetaan untuk anak-anak yang bisa menjadi siswa di Sekolah Rakyat tersebut.
“Kami membuka untuk sementara, SD dan SMP kurang lebih sudah dua sampai tiga rombel (rombongan belajar). Kalau ketentuan kami, SD kan rombelnya 28 siswa dan SMP 32 siswa, cuma kami kurang tahu (untuk Sekolah Rakyat berapa siswa). Karena kami belum duduk bareng dengan sana (Kemensos), apakah sesuai dengan sekolah pada umumnya atau tidak,” ujar Suwarjana, Senin (14/4) kemarin.
Jumlah siswa tiap rombel ini memang belum ditentukan, namun Suwarjana telah memetakan tiap rombelnya antara 50 sampai 60 siswa yang bisa dipecah menjadi dua. Sehingga tiap rombel berkisar 25 siswa hingga 30 siswa sesuai permintaan atau kebutuhan dari pemerintah pusat.
Dengan jumlah rombel itu, Suwarjana menyebut kegiatan belajar mengajar bisa dijalankan. Sementara untuk kebutuhan guru termasuk petugas asrama nantinya dikirim oleh pemerintah pusat. Sehingga diharapkan pembelajaran bisa dimulai tahun ini.
Suwarjana juga berharap, sekolah-sekolah swasta tidak perlu khawatir bakal mempengaruhi jumlah penerimaan siswa didik pada tahun ini.
“Karena ini dikhususkan untuk orang kurang beruntung, kemiskinan ekstrim dan datanya ada di Dinsos. Segmennya beda sengan swasta,” tutur Suwarjana.
Terpisah, Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito menyampaikan komplek Poltekom yang diusulkan menjadi lokasi Sekolah Rakyat secara umum telah siap bangunannya. Hanya saja tentu perlu pembersihan dan persiapan teknis lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil peninjauan lokasi oleh Sekjen Kemensos RI pada akhir pekan kemarin.
“Kemarin kekurangannya karena sudah lama tidak dipakai, perlu ada revitalisasi bangunan. Tapi itu tugas pemerintah pusat. Kelebihannya, disitu sudah menjadi lingkungan pendidikan, ada SD, SMP dan SMA,” terang dia.
Setelah kunjungan Kemensos, Donny menyebut selanjutnya akan ada kunjungan dari Kementerian PU untuk mengecek kondisi kekuatan infrastrukturnya. Apabila semuanya dinilai telah memenuhi kriteria yang ditentukan, maka sekitar bulan Juni atau Juli ada kabar penentuan beroperasinya Sekolah Rakyat. (ian/aim)
