MALANG POSCO MEDIA – Apakah politik itu kotor? Jawabannya tidak. Karena politik adalah ilmu yang dijalankan dengan seni. Dalam hal apapun, unsur politik bisa ada. Bahkan kalau perlu dilakukan untuk memenuhi tujuan dan target tertentu. Secara keilmuan, politik itu bersih. Yang membuat kotor adalah para pelakunya. Siapa pun itu orangnya.
Namun menjelang Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif tahun 2024 mendatang, hiruk pikuk politik sudah mulai tersa. Hawa panas akibat dampak El Nino makin panas dengan pemandangan berbau politis dimana-mana. Masyarakat dipaksa ‘makan’ politik setiap hari, dimana-mana, kapan saja.
Ya. Kampanye Pemilihan Presiden belum dimulai. Tahapan masih belum berlangsung. Begitu juga dengan kampanye Pemilihan Legislatif. Masih jauh. Tapi semuanya seperti berlomba-lomba memanfaatkan momen. Berlari di lintasan bebas yang belum ada garis startnya.
Berdalih belum masa kampanye, siapa pun bisa memasang Alat Peraga Kampanye (APK) dimana-mana. Bentuknya pun beragam. Ukurannya juga beragam. Tak ada ruang yang tersisa, baik itu di pinggir jalan raya utama, jalan kampung, sampai jalan gang rumah, ada saja APK yang memamerkan wajah Bacapres dan wajah Calon Legislatif (Caleg).
Pemerintah Kota/ Kabupaten pun dibuat serba salah. Bertindak tegas akan berbenturan dengan partai politik dimana APK itu dipasang. Tidak bertindak tegas, APK makin tak terkontrol jumlah dan tempat pemasangannya pun sembarang tempat. Sementara Bawaslu dan KPU juga sama. Mereka tak bisa berbuat apa-apa karena belum masa kampanye.
Kalau alasannya selalu belum masa kampanye, terus APK dibiarkan bebas dipasang dimana saja, lantas siapa yang patut disalahkan? Para pemasang APK tentu sangat paham, kalau masa sekarang belum waktunya kampanye. Jadi peluang untuk diturunkan fifty-fifty.
Spekulasi pemasangan APK di masa-masa ini, Oktober – Desember nanti merupakan waktu yang dinilai ‘tepat’ oleh mereka sebelum masa kampanye dimulai. Setidaknya kalau pun akhirnya diturunkan oleh Satpol PP, APK mereka sudah sempat terpasang, walau hanya satu atau dua hari saja. Paling tidak, wajah mereka sudah dikenali, terutama oleh orang-orang yang memang menjadi sasarannya.
Karena itulah, idealnya tindakan tegas memang harus dilakukan. Apalagi pemasangan APK tidak berizin dan dipasang di sembarang tempat. Bila tidak ada ketegasan dari Pemerintah kota/ kabupaten, Bawaslu dan KPU, maka bisa dipastikan kucing-kucingan pemasangan APK akan terus berlangsung.
Saat ini sudah bukan zamannya sosialisasi terus menerus soal etika pemasangan APK. Karena tahapan politik ini sudah berlangsung berulang-ulang. Dan para politisi juga sudah sangat hafal dan menjiwai aturan kampanye dan lainnya.
Maka kembali ke kalimat di awal tulisan ini. Politik itu tidak kotor. Kalau tidak mau dibilang kotor atau mengotori, para politisi dan siapapun yang terlibat dalam politik, baik Pilpres dan Pileg, taat aturan politik yang sudah ditetapkan. Contoh buruk itulah yang membuat label politik kotor makin lekat di hati rakyat.(*)
