MALANG POSCO MEDIA – Tak ada yang mau terkena musibah. Kecelakaan bus wisata yang membawa rombongan siswa SMK di Subang dan menelan korban jiwa, juga tak pernah diinginkan. Namun akibat peristiwa itu, kebijakan secara nasional pun muncul. Wisata tour siswa dilarang. Ini yang menimbulkan kontroversi.
Masing-masing daerah menyikapi kebijakan itu dengan beragam kebijakan turunan. Tak serta merta melarang wisata pelajar atau apapun namanya. Yang pasti kegiatan siswa menggunakan bus wisata harus disikapi serius demi mencegah timbulnya musibah kecelakaan akibat faktor teknis kendaraan bus dan human error.
Kota Batu misalnya, melalui Dinas Perhubungan mewajibkan bus wisata yang digunakan untuk wisata siswa diwajibkan untuk melakukan rump check tiga hari sebelum keberangkatan. Kebijakan ini tampak sangat logis dan bisa diterima semua pihak. Karena dengan begitu, kesiapan teknis kendaraan bisa dipantau kelayakan jalannya.
Dengan pemeriksaan kendaraan bus yang digunakan maka Dinas Perhubungan bisa mengecek secara keseluruhan kendaraan. Bila ditemukan ada yang kurang layak, maka Dinas Perhubungan tidak akan mengeluarkan surat rekomendasi jalan bagi bus yang bersangkutan.
Dengan kebijakan ini, secara otomatis mengharuskan pihak sekolah, khususnya penanggungjawab acara studi tour atau wisata, tidak main-main dan sembarangan memilih travel. Setidaknya pihak sekolah dan pihak travel punya komitmen dan perjanjian yang isinya memberikan jaminan kelayakan kendaraan selama wisata berlangsung.
Kebijakan wajib rump check bagi bis wisata ini juga mengharuskan pihak travel dan panitia wisata, baik di sekolah atau lembaga lainnya, harus memastikan travel dan bus jauh-jauh hari. Karena biasanya, dengan alasan ramai permintaan wisata, pihak travel kesulitan mendapatkan bus, dan akhirnya mengambil bus yang barangkali tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
Sementara pihak sekolah, karena sudah mendekati hari pelaksanaan, tidak bisa komplain dan meminta bus pengganti yang layak. Dengan kebijakan wajib rump check, maka kedua pihak sama-sama diuntungkan. Travel harus menyiapkan bus yang dipastikan layak jalan. Sedangkan pihak panitia juga diberi jaminan dengan dikeluarkannya surat laik jalan dari Dishub.
Dengan begitu, maka ada banyak pihak yang ikut bertanggungjawab atas pelaksanaan studi tour atau wisata siswa. Dishub punya tanggungjawab memastikan kelayakan bus. Pihak travel juga memberikan bus yang layak. Dan panitia juga merasa yakin karena bus sudah mendapatkan surat izin jalan dari Dishub pasca diperiksa.
Wisata pelajar atau siswa tak mungkin dilarang. Namun keselamatan siswa harus diutamakan. Karena itu, kelayakan bus harus dinomorsatukan demi kenyamanan dan keselamatan semuanya.(*)
