MALANG POSCO MEDIA – Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), kampanye Pemilu, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) makin variatif. Kalau sebelumnya, ada batasan tempat pendidikan, termasuk kampus tidak boleh menjadi tempat kampanye, kini semua diperbolehkan. Tentu dengan batasan-batasan dan waktu yang sudah ditetapkan sesuai aturan KPU.
Kampus yang merupakan tempat mengembangkan budaya akademis yang mengutamakan pemikiran dialogis, menjadi tempat yang tepat untuk menguji visi, misi serta program-program dari Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakilnya serta Bupati dan wakilnya yang berkontestasi dalam Pilkada serentak 2024.
Batasan ini yang harus dipahami semua Paslon dan tim suksesnya. Selain tak boleh membawa atribut kampanye dan lainnya, dalam kampanye di kampus juga tak boleh ada ajakan mencoblos. Yang ada hanya paparan atau orasi soal program-program Paslon bila nanti terpilih menjadi Walikota atau Bupati.
Dari kampanye dialogis bersama insan akademis, baik itu mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik, inilah masing-masing Paslon akan diuji dan mendapatkan masukan dari kalangan akademis. Sehingga program-program yang ditawarkan ke masyarakat bisa dikoreksi dan diblejeti lebih awal. Paslon juga akan mendapatkan pengalaman yang makin mencerahkan saat berdialog di kampus.
Kampanye di kampus juga menjadi ajang yang menantang. Karena masing-masing Paslon akan diuji kompetensi, cara berpikir, mengelola emosi dan perasaannya serta bagaimana kecakapan berbicara di depan publik. Karena berbicara di depan masyarakat saat kampanye mungkin lebih mudah. Tapi berorasi di depan kalangan akademis, maka situasinya seperti duduk di ‘kursi panas.’
Bila tak mampu berpikir tenang, tak mampu mengelola emosi, apalagi mudah tegang dan marah, maka Paslon yang bersangkutan otomatis akan mendapat nilai minus. Namun bila Paslon mampu menampilkan sikap tenang, berpikir matang, cara bicaranya santun dan sangat menguasai audiens, maka Paslon yang bersangkutan akan mendapatkan nilai plus.
Kampus memang efektif untuk debat awal visi, misi dan program Paslon. Kampanye di kampus bisa mendongkrak elektabilitas karena kompetensi Paslon teruji. Namun kampanye di kampus bisa jadi uji nyali bagi Paslon yang gagap dengan akademisi. Ini tantangan sekaligus peluang untuk membuktikan bahwa masing-masing Paslon memang layak dipilih jadi Walikota dan Bupati.(*)
