MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam percepatan penurunan angka stunting. Kali ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar konferensi untuk membahas permasalahan kependudukan dan kesehatan, terutama terkait stunting.
Kegiatan yang bertajuk “The 2nd South East Asia Biennial Conference on Population and Health Related to Stunting (SEAA) 2022” ini digelar di Gedung Samantha Krida Universitas Brawijaya Kota Malang pada 4-6 Oktober 2022. Kepala BKKBN, Dr. (HC), dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengungkapkan angka stunting di Indonesia sudah mengalami penurunan dibandingkan tahun kemarin. Berdasarkan data SSGI 2021, angka stunting di Indonesia sebesar 24,4 persen sedangkan di Jawa Timur sebesar 23,5 persen.
“Saat terjadi aging population dibutuhkan sumber daya manusia usia produktif yang berkualitas karena terjadinya dependensi rasio yang sangat tinggi. Usia produktif harus menanggung biaya sumber daya manusia yang tidak produktif yaitu lansia dan anak usia di bawah 14 tahun. Kedua unsur ini tidak produktif tetapi membutuhkan biaya yang cukup besar, ” kata dr. Hasto Wardoyo.
Hasto juga mengungkapkan, Indonesia akan segera dihadapkan pada aging population pada tahun 2035. Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk lansia dari 18 juta jiwa (7,56 persen) pada tahun 2010, menjadi 25,9 juta jiwa (9.7 persen) pada tahun 2019, dan diperkirakan akan terus meningkat dimana tahun 2035 menjadi 48.2 juta jiwa (15,77 persen).
Wakil Gubernur Jawa Timur, Dr. Emil Elestianto Dardak memberikan apresiasi terhadap kinerja BKKBN selama ini. Dia mengajak semua pihak untuk dapat turut berperan serta dalam penanganan stunting ini. Emil mengungkapkan bahwa stunting tidak dimulai saat bayi sudah lahir, namun dapat dicegah dengan mulai langkah preventif kepada remaja putri.
“Penanganan stunting siklusnya harus dari remaja melalui pemberian tablet penambah darah untuk mencegah anemia bagi remaja putri, bagaimana intervensi pada saat kehamilan, intervensi gizi pada saat bayi balita di mana siklusnya harus dipahami semua,” ujarnya.
Emil menambahkan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan program bisa berjalan sesuai dengan target maka dibutuhkan data yang stabil dimana setiap kementerian/lembaga memiliki kesamaan data. Selama ini, data antar K/L masih ada selisih demikian juga data yang diperoleh dari cara ukur yang berbeda tentu akan membuat hasilnya juga pasti akan berbeda.
Turut hadir dalam konferensi ini Wakil Wali Kota Malang, Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko yang juga meruapakan Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kota Malang, juga perangkat daerah terkait yakni Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Dinsos P3AP2KB
“Untuk itu, kami membutuhkan data stabil by name by address yang bisa dimanfaatkan oleh semua K/L sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” tandasnya. (ian/aim)
