MALANG POSCO MEDIA, MALANG – PT KAI Daop 8 mengusulkan Rp 200 ribu sampai Rp 250 ribu per meter persegi sebagai kompensasi dalam bentuk uang bongkar bangunan.
Yang akan diperuntukan bagi 301 KK warga terdampak sterilisasi jalur KA Malang Kotalama-Jagalan- Depo Pertamina dalam waktu dekat.
Hal ini disampaikan perwakilan managemen PT KAI Daop 8 Surabaya saat bertemu dengan DPRD Kota Malang dalam rapat kerja, Rabu (29/6) di Ruang Rapat Internal DPRD Kota Malang.
“Untuk bangunan permanen Rp 250 ribu, kalau semi permanen Rp 200 ribu per meter persegi. Ini yang kami usulkan. Itu istilahnya uang bongkar,” tegas Manager Humas PT KAI Daop 8 Luqman Arif.
Ia menegaskan hal ini pun masih bersifat usulan yang akan disampaikan ke Dirjen Perkeretapian. Dimana keputusannya pun masih dalam proses dan pertimbangan.
Meski begitu hal ini diakui sebagai upaya PT KAI memberikan uang bongkar untuk memperlancar program penertiban di jalur KA.
Sampai saat ini PT KAI Daop 8 masih melakukan pembentukan tim terpadu yang sedang berproses. Yang nantinya melakukan sosialisasi dan melakukan penertiban jalur.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika men menjelaskan bahwa salah satu inti dari undangan rapat kerja yang diberikan oleh dewan kepada PT KAI adalah memperjelas skema rencana penertiban jalur KA.
“Sekaligus mempertanyakan mengenai skema pemberian kompensasi itu atau tidak karena memang banyak warga yang menanyakan hal itu,” ungkapnya.
Pihaknya mengakui kalau memang KAI menjalankan tugasnya sesuai undang-undang yang berlaku. Setelah mendengar adanya skema pemberian uang bongkar, DPRD kota Malang juga mempertanyakan besaran uang bongkar yang diusulkan.
Anggota Komisi B mengusulkan untuk menambah besaran uang bongkar yang diusulkan. Beberapa juga menginginkan atau meminta PT KAI mempertimbangkan kembali deadline atau timeline pelaksanaan program sterilisasi jalur KA yang akan dilakukan. (ica/mar)
