MALANG POSCO MEDIA, MALANG- Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang menyepakati pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Malang Tahun Anggaran 2024 pada Jumat (3/11) lalu. Meski begitu beberapa catatan diberikan para wakil rakyat.
Dalam Rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang Tahun 2024 ini, PAD Kota Malang targetnya ditentukan sebesar Rp 813 miliar di 2024. Jumlah Belanja Daerah ditentukan 2,35 triliun. Fraksi-Fraksi DPRD Kota Malang memberikan banyak catatan terutama berkaitan dengan proyeksi pendapatan daerah. Hingga arah pembangunan ke depan dengan alokasi anggaran yang cukup banyak yang menurun dari rancangan awal. Penasehat Fraksi PKB DPRD Kota Malang Arief Wahyudi cukup mengkritisi beberapa aspek pembahasan KUA PPAS tersebut.
“Penyusunan KUA PPAS ini sangat tidak rasional. Karena awalnya sudah disusun tetapi kemudian ada perubahan seperti penurunan proyeksi pada PAD hingga sebesar Rp 400 miliar. Hampir seluruh perangkat daerah kebingungan karena anggaran dikepras,” tegas Arief.
Dengan berat hati, ia melanjutkan, pembahasan KUA PPAS APBD Kota Malang 2024 ini harus disepakati. Jika pada pembahasan anggaran berikutnya hal tersebut tidak boleh terjadi kembali.
Jubir Fraksi PDI Perjuangan Nurul Setyowati menyampaikan pula beberapa poin pandangan. Yang menekankan bahwa target PAD turun dibandingkan dengan capaian PAD yang tidak pernah maksimal.
Yang diperhatikan juga adanya penurunan pendapatan transfer daerah yang juga menyebabkan alokasi anggaran belanja daerah dan belanja modal yang turun. Disisi lain, lanjut Nurul, pos belanja pegawai masih cukup tinggi.
“Kami tekankan agar pekerjaan rumah seperti penanganan pengangguran terbuka, masalah zonasi PPDB, dan juga stunting harus ditangani secara holistik lintas perangkat daerah. Masalah sampah dan banjir juga harus terus jadi fokus,” jelasnya.
Sementara itu Jubir Fraksi PKS, Akhdiyat Syabril Ulum juga menyampaikan penekanan pada penurunan PAD kurang lebih 33,6 persen dari rancangan awal. Hal ini harus menjadi pemecut eksekutif untuk bijak dalam menggunakan anggaran di 2024.
Diakuinya, Fraksi PKS merasa keberatan dan menyayangkan PAD yang proyeksinya turun dari rancangan awal. Karena hal ini menunjukan adanya perencanaan tidak matang dilakukan eksekutif di awal pembahasan.
“Jadi benar harus ada inovasi dan terobosan bagi seluruh perangkat daerah. Perhatikan juga isu kenaikan NJOP dan pajak BPHTB ke depan,” tutur Ulum sapannya.
Sementara Fraksi Gerindra menekankan alokasi anggaran kesehatan yang harus diperhatikan. Yakni minimal 10 persen porsinya dari APBD. Dan juga ditekankan pada Belanja Infrastruktur pelayanan publik yang idealnya paling rendah sebesar 40 persen dari total APBD di luar belanja bagi hasil dan transfer.
Fraksi Damai Demokrasi Indonesia juga menitikberatkan pada penurunan belanja daerah yang tidak boleh berdampak langsung pada program kemasyarakatan dan juga terkait dengan layanan publik. Fraksi Golkar pun menekankan pada perhatian Pemkot Malang mengentaskan masalah-masalah klasik di 2024 seperti permasalahan 3 pasar dan kemacetan hingga banjir. (ica/aim)
