Sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur, Malang memerlukan pemimpin yang mampu memimpin kota dengan baik dan memiliki visi jangka panjang untuk masa depan kota. Setiap warga negara berhak untuk menjadi anggota DPRD, baik Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Namun, sebagai sebuah lembaga perwakilan rakyat, anggota DPRD haruslah dipilih berdasarkan kriteria yang berkualitas dan mampu mewakili kepentingan rakyat secara baik.
Politik di Malang Raya memiliki dinamika yang cukup kompleks karena melibatkan berbagai kepentingan dan aktor politik yang berbeda-beda. Seperti halnya di kota-kota lain di Indonesia, politik di Malang Raya juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan wisata.
Pada level pemerintahan, Kota Malang dipimpin oleh seorang Walikota yang terpilih melalui pemilihan umum. Selain itu, Kota Malang juga memiliki DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai lembaga legislatif yang mewakili kepentingan rakyat. DPRD Kota Malang terdiri dari 45 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Kota Batu juga dipimpin oleh Walikota dengan 30 anggota dewan dan Kabupaten Malang dipimpin oleh Bupati dengan 50 anggota dewan.
Dalam konteks politik, baik Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu memiliki sejumlah partai politik yang aktif bergerak di wilayah masing masing. Partai-partai politik tersebut memiliki basis dukungan masing-masing dan berusaha memenangkan posisi-posisi politik melalui berbagai strategi kampanye dan aksi politik lainnya.
Selain itu, di Malang Raya juga terdapat berbagai kelompok masyarakat sipil dan organisasi yang aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kelompok-kelompok ini dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik, terutama dalam menuntut kebijakan yang lebih baik dari masing-masing pemerintahan kota dan kabupaten.
Dalam beberapa tahun terakhir, politik di Malang Raya juga diwarnai dengan konflik kepentingan antara para pemilik usaha atau pengusaha dengan pemerintah kota/kabupaten. Konflik ini terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan para pengusaha atau tidak mendukung pengembangan bisnis di masing masing wilayah.
Secara keseluruhan, politik di Malang Raya dapat dikatakan sebagai bagian dari politik nasional yang memiliki dinamika yang kompleks. Peran aktor-aktor politik dan masyarakat sipil dalam mengawal dan memperjuangkan kepentingan rakyat di masing-masing wilayah sangat penting untuk memastikan terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, sudah menjadi barang wajib bagi masyarakat untuk tahu apa yang menjadi indikator calon legislatif untuk layak dipilih pada tahun depan nanti. Beberapa kriteria yang dapat menjadi acuan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi anggota DPRD di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu adalah sebagai berikut.
Pertama,Berkomitmen pada Kepentingan Rakyat.Anggota DPRD di Malang Raya harus berkomitmen untuk melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Mereka harus siap memperjuangkan hak-hak rakyat, memperhatikan aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan publik yang diambil berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kedua, Mempunyai Kompetensi dan Kualitas. Anggota DPRD di Malang Raya harus memiliki kompetensi dan kualitas yang memadai untuk mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat. Mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal legislasi, pengawasan dan pengambilan keputusan yang berkualitas.
Ketiga, Memiliki Integritas dan Etika yang Baik. Anggota DPRD di Malang Raya harus memiliki integritas dan etika yang baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Mereka harus jujur, adil, dan memiliki moralitas yang baik dalam melakukan tugasnya.
Keempat, Berpengalaman dan Berpendidikan. Pengalaman dan pendidikan yang memadai menjadi hal penting bagi seorang anggota DPRD di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Mereka harus mempunyai pengalaman kerja di bidang pemerintahan atau masyarakat serta memiliki pendidikan yang sesuai dengan bidang pemerintahan.
Kelima, Berkomunikasi dan Berinteraksi dengan Baik. Seorang anggota DPRD di Malang Raya harus memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dengan masyarakat, rekan kerja, dan stakeholder lainnya. Mereka harus mampu mendengarkan dan memahami berbagai sudut pandang yang berbeda serta bersikap toleran dalam menghadapi perbedaan pendapat.
Keenam, Memiliki Visi yang Jelas. Anggota DPRD di Malang Raya harus memiliki visi yang jelas dan memiliki pandangan yang luas terhadap keadaan di masing-masing wilayahnya. Mereka harus mampu merencanakan kebijakan dan program yang dapat memberikan dampak positif pada masyarakat.
Ketujuh, Mampu Berinovasi dan Beradaptasi. Seorang anggota DPRD di Malang Raya harus mampu berinovasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi. Mereka harus mampu menciptakan solusi inovatif dan kreatif dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.
Dinamika politik baik di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu memiliki dinamika yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan wisata. Partai politik, kelompok masyarakat sipil, dan para pengusaha juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik di masing-masing wilayah.
Konflik kepentingan antara para pengusaha dan pemerintah kota/kabupaten juga menjadi salah satu dinamika dalam politik yang dinamis. Oleh karena itu, peran aktor-aktor politik dan masyarakat sipil dalam mengawal dan memperjuangkan kepentingan rakyat sangat penting untuk terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dari kriteria-kriteria di atas, dapat disimpulkan bahwa calon pemimpin legislatif yang cocok untuk Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu adalah mereka yang memiliki pengalaman dan pendidikan yang memadai, kompetensi dan kepemimpinan yang baik, integritas dan etika yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi yang baik, serta berorientasi pada hasil dan kepentingan masyarakat.
Dengan adanya calon pemimpin legislatif yang memenuhi kriteria tersebut, diharapkan kinerja lembaga legislatif di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu dapat meningkat dan mampu memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan masyarakat.(*)
