MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Selain menaikan pajak hiburan, Pemerintah Kota Malang mulai awal tahun ini juga menaikan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dari tujuh persen menjadi 10 persen. Pajak ini dibayarkan oleh masyarakat ketika melunasi tagihan listrik kepada PLN atau membeli token listrik.
Banyak warga yang kaget dengan kenaikan PPJU ini. Saat membeli token lsitrik, isian listriknya menjadi berkurang, tidak seperti biasanya yang ia terima. Setelah dicocokan dengan pembelian token pada bulan sebelumnya, ada kenaikan PPJU yang harus dibayarnya.
“Saya kaget, kok token yang saya beli nilai Kwh nya menjadi berkurang dari yang biasa saya beli. Eh tidak tahunya ada kenaikan pajak PJU menjadi 10 persen,” kata salah seorang warga yang mengeluhkan kenaikan PPJU itu kepada Malang Posco Media, kemarin.
Kepala Subbidang Pajak Daerah II Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Ramdhani Adhy Pradana menyampaikan, pajak penerangan jalan mulai tahun ini nilainya menjadi 10 persen.
“Pajak penerangan jalan ada di rekonsialisasi kami, dari awalnya 7 persen menjadi 10 persen, itu ada di rumah tangga. Seperti PJU, listrik yang diakomodasi PLN, yang ada di jalan jalan. Berlaku mulai Januari ini dengan tarifnya tetap,” terang Ramdhani kepada Malang Posco Media, Kamis (18/1) kemarin.
Menurut Ramdhani, pajak penerangan jalan ini sebelumnya tidak pernah mengalami kenaikan. Setidaknya selama lima tahun kebelakang kemarin. Hal ini pun telah menjadi kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan PLN.
“Ini hasil rekonsilasi kami dengan PLN. Hasil peningkatan atas data yang sudah ada saja. Penghimpunnya tetap jadi satu atap di PLN,” tambahnya.
Diharapkan, dengan adanya kenaikan pajak penerangan jalan ini, pendapatan pajak daerah yang diperoleh Pemkot Malang bisa meningkat.
“Pajak penerangan jalan tahun 2023 kemarin itu targetnya Rp 63 miliar. Sementara PBJT Tenaga Listrik tahun 2024 ini target kami Rp 90 miliar,” tandasnya. (ian/aim)
