Malang Posco Media – Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto menjadi narasumber pada Fokus Group Discussion (FGD) dengan mengangkat tema ‘Skema Pembiayaan Infrastruktur Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan’. Yakni membahas mendalam mengenai aspek formil dan materil yang diperlukan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
FGD ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta untuk memaksimalkan pendanaan proyek infrastruktur persampahan di Indonesia, dan perlunya integrasi pendanaan pengelolaan sampah yang bersumber dari tingkat nasional maupun daerah.
“FGD juga bertujuan untuk koordinasi lintas kementerian atau lembaga serta daerah dan mitra pembangunan, serta merumuskan langkah konkret dalam membuka akses untuk mendapatkan pendanaan infrastruktur yang berkelanjutan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta mitra pembangunan lainnya,” ungkap Didik, sapaannya.
FGD terbagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama membahas tentang percepatan penanganan sampah secara terpadu dan sirkular. “Dalam sesi pertama ini, saya sampaikan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah diantaranya daerah dengan kapasitas yang berbeda – beda berdasarkan kebutuhan,” papar politisi PDIP ini.
Menurutnya, Kota Bogor berbeda dengan Kabupaten Malang. “Kota Bogor dengan jumalah penduduk diatas satu juta jiwa, sementara Kabupaten Malang mempunyai jumlah penduduk diatas tiga juta jiwa yang terbagi dengan 33 kecamatan, 390 desa ini menjadi bagian yang mengepaskan anggaran untuk kebutuhan daerah,” urainya.
Sehingga, lanjutnya, bagaimana peresapan ini menjadi sesuatu yang sebenarnya menjadi sebuah kepentingan. “Ada kebutuhan yang menurut kami sebagai kepala daerah yang menjadi prioritas utama. Kami berharap Pemerintah Pusat dan daerah – daerah, mengambil peran dalam penanganan sampah, dibantu oleh sektor swasta yang tertarik mengelola,” ungkapnya.
Dalam sesi kedua, membahas tentang kerangka bauran pembiayaan (Blended Finance) dalam mewujudkan Sustainable Waste Infrastructure Financing. Meskipun telah banyak contoh sukses implementasi blended finance di sektor infrastruktur lainnya, implementasi blended finance di sektor persampahan saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan.
“Disebabkan oleh profil risiko sektor persampahan yang memiliki risiko tinggi (high risk), namun tidak dibarengi dengan potensi pendapatan yang besar dan pasti (low return). Tidak adanya kepastian pada pendapatan dari retribusi persampahan dan tidak adanya komitmen pemerintah untuk berinvestasi jangka panjang menjadi penyebab lemahnya keekonomian sistem pengelolaan sampah,” urai Didik.
Masih menurutnya, untuk memperkuat kerangka blended finance di sektor persampahan, diperlukan berbagai upaya yang dapat memperkecil risiko investasi, sekaligus memperkuat potensi pendapatan di sektor persampahan, sehingga kedepannya paket investasi di sektor persampahan menjadi lebih atraktif bagi investor. (tyo/mar)
