Penyelenggaraan Pilkades di Kabupaten Malang tidak dipungkiri menyedot perhatian masyarakat luas. Pakar kebijakan publik Muhammad Mujtaba Habibi S.Pd M.AP meminta agar seluruh pihak bisa berkomitmen untuk saling menjaga dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang berpotensi munculnya konflik dalam Pilkades.
Sebab, berdasar catatannya selama ini, memang diakui Pilkades masih ada saja konflik, sehingga sangat perlu sebuah antisipasi.
“Tentu yang jadi catatan utama melihat dari kejadian-kejadian sebelumnya itu antisipasi kerawanan konflik. Jadi perlu ada komitmen bersama semacam deklarasi damai bagi seluruh paslon dan pendukungnya. Harapannya agar pendukung juga dapat sama-sama memahami,” terang Habibi.
Khususnya bagi masyarakat, menurut Habibi, tentu perlu adanya kedewasan dan kecerdasan berpolitik. Tujuannya agar menghasilkan pilkades yang bermartabat, selain itu juga agar terhindar dari konflik.
“Lalu bagi pemerintah, tentu perlu adanya pengawasan yang menyeluruh yang melibatkan stakeholder terkait (panitia pemilu, kepolisian, TNI, tokoh masyarakat dan sebagainya). Hal ini bertujuan agar tercipta pemilu yang demokratis, aman dan nyaman,” tegas Habibi.
Penyebab utama adanya konflik Pilkades, diyakini Habibi karena ketidakmampuan para paslon untuk meyakinkan pendukungnya agar bersikap baik dan tidak anarkis serta mengedepankan perdamaian. Sebab di beberapa kasus justru memang pilkades seolah menjadi persaingan yang tidak wajar dengan tujuan berebut jabatn.
“Sehingga menghalalkan segala cara termasuk bentrok antar pendukung,” tukasnya.
Tidak hanya itu, yang unik dan ditengarai selalu muncul ketika Pilkades adalah adanya praktik judi. Hal ini ditegaskan Habibi juga perlu diawasi secara ketat.
“Ya memang kita tidak bisa menutup mata bahwa pilkades di beberapa tempat banyak dijadikan tempat judi. Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan praktik judi tersebut tentu perlu adanya masyarakat cerdas sehingga dapat menjadi kontrol sosial. Berikutnya tentu perlu adanya pengawasan yang ketat dan tindakan yang terukur yang dilakukan dengan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan kepolisian,” tutur Habibi.
Dengan adanya kolaborasi tersebut, maka akan terwujud pilkades yang baik dan jika pilkades berjalan baik maka kerukunan akan terwujud dan tujuan dalam pembangunan desa akan tercapai. (ian/bua/mpm)
