MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Pelaku usaha perhotelan di Kota Malang kembali dihadapkan dengan minimnya okupansi setelah masa libur lebaran yang sempat mengalami peningkatan. Okupansi hotel pasca libur lebaran, kembali merosot hingga mencapai 30 persen akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran di pemerintah.
Saat ini, para pelaku usaha perhotelan tengah berusaha keras untuk mendongkrak okupansi agar tidak sampai berdampak lebih jauh, terutama pada karyawan di perhotelan. Hal itu disampaikan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang, Agoes Basoeki.
“Kami juga mulai mendata jumlah karyawan yang tidak bekerja atau di luar tanggungan perusahan akibat terdampak efisiensi,” ujar Agoes, Minggu (13/4) kemarin.
Agoes menyebut, di bawah naungan PHRI, ada sekitar 92 anggota dengan sekitar 3.500 karyawan yang dipekerjakan saat ini. Dengan adanya efisiensi anggaran, saat ini kegiatan pemerintahan yang biasa dilakukan di hotel seperti kegiatan sosialisasi, penyuluhan, rapat dan sebagainya, kini sudah minim. Agoes tidak memungkiri jika ini bisa berkepanjang, yang paling diwaspadai adalah adanya potensi PHK.
“Ya kami harus mulai siapkan. Apalagi ini okupansi terus turun sampai rata-rata 30 persen. Kondisi ini malah mirip seperti pandemi Covid-19 lalu,” tambah Agoes.
Sementara itu, Disnaker-PMPTSP Kota Malang telah menerima informasi adanya hotel yang sudah menerapkan sistem shift pada karyawannya. Bahkan juga ada yang merumahkan karyawannya, namun bukan PHK, melainkan hanya diistirahatkan sementara waktu. Jika ada kebutuhan sumber daya manusia, karyawan tersebut akan dipekerjakan kembali.
Langkah seperti itu lazim diterapkan pelaku usaha hotel untuk mengurangi biaya operasional yang lebih tinggi daripada pemasukan saat ini.
Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang Arif Tri Sastyawan menyikapi kekhawatiran adanya PHK, pihaknya berupaya memberi solusi dengan bekerjasama lintas perangkat daerah untuk meningkatkan jumlah event atau kegiatan yang bisa mengisi okupansi perhotelan. Hal itu seperti yang digagas pula oleh wali Kota Malang dengan program 1.000 event.
“Ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mempertahankan usaha perhotelan dan menghindari adanya PHK massal akibat kebijakan efisiensi. Saya tekankan, jangan sampai ada PHK. Kami komunikasi terus dengan pelaku usaha. Kami koordinasi dengan Dinas Pariwisata. Ada 1.000 event tahun ini bisa menjadi peluang meningkatkan okupansi hotel dan restoran,” terang Arif. (ian/aim)
