MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin, dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2023 di Jakarta pada Selasa, (3/10) kemarin, memberikan sejumlah arahan strategis untuk mengakselerasi digitalisasi transaksi Pemda dan mendukung akuntabilitas keuangan daerah.
Mendorong Pemda untuk menetapkan regulasi pendukung pasca penetapan UU 1/2022 dan regulasi terkait penguatan P2DD, mendorong Inovasi dan Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta belanja daerah. Serta mengoptimalisasi Pemanfaatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Satelit Satria untuk mendukung peningkatan jaringan, memperkuat Ekosistem Digital Bank Pembangunan Daerah dalam mendorong digitalisasi transaksi Pemda dan memperkuat Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan transaksi Pemda.
Pj. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat yang hadir secara langsung pada rakornas P2DD, menyatakan arahan Wakil Presiden RI akan menjadi bahasan tindak lanjut dalam pelaksanaan P2DD di Kota Malang.
“Satu hal yang coba saya catat berkaitan dengan pernyataan bahwa penggunaan kartu kredit pemerintah masih sangat rendah di tingkat kota dan kabupaten. Ini tadi juga sempat saya konfirmasi pula kepada OPD yang ikut hadir (Bapenda, Naker PMPTSP, Diskominfo dan Inspektorat), ternyata memang belum dipergunakan, “tutur Wahid, demikian terkadang Pj Wali Kota Malang biasa dipanggil.
Nanti saya minta BKAD untuk segera mempelajari, karena ini tentu akan menstimulus percepatan dan perputaran anggaran daerah. Misalnya pelaku usaha (UMKM) di bidang makan minum, dengan penggunaan kartu kredit pemerintah, maka proses pembayaran kepada mereka (penyedia) tidak perlu lagi menunggu lama menyesuaikan mekanisme waktu pencairan.
“Tentu ini biar dipelajari, termasuk dikomunikasikan dengan bank pembayaran,” Jelas Wahyu Hidayat usai mengikuti rakornas bertema “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju”, di Jakarta.
Ditambahkan pula oleh Pj. Wali Kota Malang, sebagai bentuk komitmen, Kota Malang akan terus menguatkan dan memperluas proses pembayaran pajak dan retribusi secara digital dan non tunai.
Isu lain yang menjadi topik bahasan pada rakornas P2DD 2023, berkaitan dengan penggunaan QRIS. Secara nasional, sebagaimana diutarakan Gubernur BI, Perry Warjiyo, pengguna QRIS di Indonesia sebanyak 37 juta. Ada pun berdasarkan data kantor BI Wilayah Malang, hingga per september jumlah UMKM yg punya QRIS di kota/kab Malang sebanyak 386.913.
Rakernas P2DD sendiri merupakan forum tertinggi antara pimpinan Kementerian/Lembaga anggota Satgas P2DD dan seluruh Kepala Daerah selaku Ketua TP2DD untuk sinkronisasi kebijakan strategis di level pusat dan daerah. (aim)
