PILIHAN Presiden (Pilpres) merupakan proses demokratis. Dimana rakyat sebuah negara secara langsung atau tidak langsung memilih pemimpin mereka. Dalam sebuah sistem demokrasi terbuka, biasanya dilakukan secara terbuka. Prosesnya transparan dan terbuka untuk pengawasan publik.
Dalam pilpres yang dilakukan secara terbuka, tahapan-tahapan seperti pendaftaran calon, kampanye pemilihan, pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengumuman hasil dilakukan dengan transparan. Pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk calon presiden, partai politik, pengawas pemilu, dan masyarakat umum, dapat mengawasi dan memantau jalannya proses pemilihan tersebut.
Transparansi dalam pilpres penting untuk memastikan integritas dan keabsahan hasil pemilihan serta untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dengan demikian, pilpres yang dilakukan secara terbuka memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dan memberikan kesempatan kepada semua pemilih untuk melihat dan memahami bagaimana pemilihan berlangsung.
Masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir tahun 2024. Tahun pemilu dan tahun politik ini sangat hangat diperbincangkan. Apalagi belakangan ini, masyarakat mulai pro kontra terkait kabar Jokowi mendukung Prabowo Subianto, daripada Ganjar Pranowo. “Dukungan kepada Pak Prabowo itu kan hanya persepsi,” kata Jokowi kepada wartawan di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ketiga PDI-P, Selasa (6/6/2023).
Dalam benak masyarakat, Jokowi membantah mendukung Prabowo. Tak salah, masyarakat menyebut Jokowi bermain dua kaki atau tiga kaki dalam Pilpres 2024. Sudah saatnya, Presiden Jokowi bersikap netral dalam pemilu tahun 2024 ini. Sebagai seorang pemimpin negara, diharapkan Jokowi menjunjung tinggi prinsip netralitas dalam menjalankan tugasnya.
Netralitas adalah prinsip yang penting bagi seorang pemimpin, terutama dalam konteks politik dan tahun-tahun politik yang memanas. Seorang pemimpin harus berupaya untuk tidak memihak pada satu pihak atau golongan tertentu, tetapi harus mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat.
Hal ini memungkinkan pemimpin untuk mengambil keputusan yang adil dan objektif. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam situasi tertentu, seperti pemilihan umum, pemimpin politik mungkin memiliki afiliasi politik atau dukungan terhadap partai politik tertentu. Meskipun demikian, diharapkan Jokowi tetap menjalankan tugasnya dengan netralitas dan mengedepankan kepentingan publik.
Netralitas dalam pemilihan umum adalah prinsip yang umumnya diharapkan dari seorang pemimpin negara. Setiap kepala negara atau pemerintah harus berusaha mempertahankan netralitas dan tidak memihak kepada kandidat tertentu dalam pemilihan. Netralitas ini penting untuk memastikan bahwa proses demokratis berjalan dengan adil dan bebas dari pengaruh yang tidak adil.
Namun, penting juga untuk dicatat bahwa politik adalah hal yang dinamis, dan keputusan dan sikap para pemimpin bisa berubah seiring berjalannya waktu. Dan di sisi lain seharusnya Presiden Jokowi menempatkan dirinya untuk fokus terhadap tugas di akhir jabatannya, terutama untuk masalah pilpres tahun ini.
Tidak dipungkiri, para kandidat akan muncul dan berkompetisi secara terbuka dalam pilpres dan di situlah persaingan untuk mendaptkan jabatan sebagai kepala negara. Menjadi topik panas karena Jokowi dianggap lebih pro terhadap Prabowo untuk maju menjadi kepala negara, dibanding mendukung penuh majunya Ganjar sebagai presiden.
Sebagai seorang negarawan yang adil, tentunya pemimpin memiliki prinsip-prinsip keadilan, keberagaman, dan kepentingan rakyat sebagai pijakan utama dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Persepsi masyarakat atas Jokowi harus mulai diseimbangkan untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan seluruh masyarakatnya.
Mungkin, akan lebih baik bersikap adil, serta yang sangat penting sebagai negarawan, tidak ikut campur terhadap proses pemilu untuk mendukung pihak tertentu dan lebih menganggap unggul daripada capres dari partai yang mencalonkan. (*/mpm)
