MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Kenaikan harga harga barang (inflasi) di berbagai daerah di Indonesia membuat pemerintah pusat meminta penanganan inflasi menjadi agenda prioritas di daerah. Ini ditegaskan ketika Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa (30/8) kemarin.
“Kami diminta untuk masalah pengendalian inflasi ini menjadi prioritas utama ke depan. Kemudian kita diharapkan juga mengaktifkan kembali Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang sudah terbentuk, jadi ada pertemuan rutin, komunikasi ditingkatkan, sekaligus mencari dan melakukan langkah-langkah supaya betul-betul inflasi itu bisa terkendali,” terang Wakil Wali Kota Malang Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko yang mengikuti rakor tersebut secara daring di Ngalam Command Center (NCC) Balai Kota Malang.
Lebih jauh menurutnya, peran TPID Kota Malang sebenarnya sudah melakukan beberapa upaya. Akan tetapi tetap diperlukan solusi dengan inovasi supaya inflasi terkendali. Pengendalian inflasi secara nasional, amat bergantung dari pengendalian inflasi di tingkat kabupaten/kota termasuk provinsi.
Tidak hanya itu, salah satu arahan yang disampaikan dan bakal ditindaklanjuti adalah peningkatan gerakan menanam atau urban farming sebagai upaya ketahanan pangan sehingga tidak menyumbang angka inflasi.
“Terutama yang menjadi penyumbang angka inflasi seperti cabai merah, cabai keriting yang itu masuk sektor ketahanan pangan,” sebut Bung Edi, sapaannya.
Selain gerakan menanam, lanjut Bung Edi, juga perlu adanya gerakan hemat BBM. Tujuannya agar lebih hemat dan disiplin dalam menyikapi BBM yang kini mengalami serba ketidakpastian akibat dinamika global.
“Berawal dari krisis kesehatan dan juga krisis Rusia-Ukraina, iklim, itu sampai kapan kita tidak tahu. Perlu langkah-langkah gerakan hemat, baik BBM maupun disiplin anggaran,” tuturnya.
Terlebih pemerintah juga segera memberlakukan pengendalian BBM subsidi tepat sasaran karena ditengarai banyak kalangan mampu lebih banyak menikmati BBM bersubsidi.
“Gambaran salah satunya ya itu, makanya ada gerakan hemat BBM ya dalam rangka itu. Dan ini harus diketahui seluruh stakeholder pemerintah Kabupaten/Kota dan di daerah, termasuk penertiban betul-betul harus dilakukan. Dalam arti BBM yang untuk rakyat harus tepat sasaran, jangan untuk rakyat dipakai untuk industri,” tegasnya.
Untuk pengendalian inflasi saat ini, Pemkot Malang juga tengah melangsungkan program operasi pasar yang bakal dilakukan rutin tiap Minggu. Setidaknya akan ada 63 titik lokasi operasi pasar agar masyarakat bisa mendapatkan barang yang terjangkau. (ian/aim)
