Kementerian PUPR Janji Survei di Kota Malang
MALANG POSCO MEDIA-Dua proyek besar Kota Malang mulai ditanggapi pemerintah pusat. Terbaru sudah dapat lampu kuning. Selanjutnya segera disurvei Kementerian PUPR. (baca grafis)
Proyek besar yang direspons pemerintah pusat yakni rencana pembangunan underpass. Fungsinya mengatasi kemacetan. Sedangkan satunya lagi drainase di Jalan Soekarno Hatta untuk selesaikan masalah banjir. Dua proyek tersebut bernilai ratusan miliar rupiah.
Wali Kota Malang Drs H Sutiaji berharap proyek besar itu mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Sebab tak bisa mengandalkan APBD Kota Malang.
“Kalau APBD sendiri tidak kuat. Makanya kita upayakan bisa didanai pusat,” tegas Sutiaji.
Sebelumnya diketahui rencana proyek drainase sepanjang Jalan Soekarno-Hatta sudah direncanakan sejak tahun 2019. Pemkot Malang saat itu meminta Pemprov Jatim mendanai. Alasannya Jalan Soekarno-Hatta merupakan jalan provinsi.
“Yang drainase awalnya memang kita usulkan ke provinsi. Sebelum Covid-19 masuk program provinsi. Tapi belum lama ini kita komunikasi dengan Kementerian (Kementerian PUPR), InsyaAllah mereka setuju dan mendukung,” jelas Sutiaji.
Namun demikian Pemkot Malang tetap komunikasi dengan Pemprov Jatim. Orang nomor satu di Kota Malang ini menjelaskan ia secara khusus meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa turut membantu merealisasikan proyek drainase tersebut.
“Saya juga minta Bu Gubernur untuk ikut dorong (dorong komunikasi ke kementerian). Karena saat ini sudah tidak lagi dianggarkan di APBD Provinsi,” papar alumnus IAIN Malang ini.
Sutiaji melanjutkan tahap selanjutnya yang diarahkan kementerian yakni pelaksanaan survei oleh tim Kementerian PUPR.
Sutiaji mengungkapkan pihaknya siap membantu dan memfasilitasi kajian studi jika dibutuhkan. “Untuk Underpass kita juga sudah kerjasamakan dengan dua kampus. Pertama FT (Fakultas Teknik) UM dan ini sekarang kita akan kerjasama juga dengan Polinema,” jelas Sutiaji.
Sebelumnya diketahui underpass rencananya dibangun di persimpangan Jalan A Yani dan LA Sucipto. Kajian dilakukan kerjasama dengan FT UM.
Lokasi kedua akan ditempatkan di JL MT Haryono (Dinoyo). Tapi belum dikaji secara menyeluruh. Inilah yang akan dikerjasamakan dengan Polinema.
“Yang di titik MT Haryono kita masih menjajaki kerjasama dengan Polinema. Tapi ada satu kendala di sini. Karena akan ngepras (memotong) sebagian lahan milik UB (Universitas Brawijaya),” katanya. “Dan ada makam yang bisa terdampak, akan ada komunikasi dengan warga sekitar juga,” sambung mantan Wakil Wali Kota Malang ini.
Pembangunan underpass diperkirakan butuh biaya tidak sedikit. Satu underpass saja memakan biaya Rp 200 hingga 350 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukimna (DPUPRPKP) Kota Malang Ir Diah Ayu Kusuma Dewi MT menjelaskan langkah Pemkot Malang yang saat ini dilakukan adalah melakukan kajian studi.
Kajian studi inilah yang diupayakan dikerjasamakan dengan perguruan tinggi. Hasil kajian tersebut dibawa ke Kementerian PUPR dan Pemprov Jatim.
“Memang anggaran proyek seperti ini besar. Kita bisa usulkan asal kajiannya jelas. Kita upayakan terus ke pusat. Karena mereka biasanya punya anggaran dan program tapi tak punya lahan untuk melakukan program,” pungkas Diah. (ica/van)
