MALANG POSCO MEDIA – Gema petisi terus menggema. Kalangan akademisi ramai-ramai mengeluarkan petisi meminta Presiden Jokowi kembali menyelenggarakan pemerintahan dengan benar. Petisi digaungkan para akademisi karena mereka menilai ada pelanggaran etik dan hukum dalam tata laksana pemerintahan saat ini hingga tudingan tidak netralnya presiden Jokowi dalam Pemilu 2024.
Petisi bermula dari Yogyakarta ketika akademisi guru besar UGM mengeluarkan Petisi Bulaksumur, disusul Kampus UII, dan berlanjut di kampus-kampus lain di Indonesia. UI, Unhas Makassar dan Unand. Desakan mendesak Pemerintahan Jokowi bersikap netral dan tidak melanggar aturan juga mengemuka di Malang.
Mahasiswa UB dan IKA Unisma pun sudah bersuara. Hari ini pun akademisi UB bakal menggelar petisi serupa. Gerakan moral mendesak pemerintah lewat petisi ini bakal berlanjut di Malang Raya. Setelah UB, kampus mana yang bakal menyusul mennyampaikan petisinya? Dan aktivis mahasiswa mana yang juga bakal menggelar aksi serupa untuk menyuarakan hak demokrasinya?
Menjelang Pemilu 2024 ini digelar, petisi yang digaungkan ini terasa terlambat. Kenapa tidak saat ramai putusan MK dan saat pencalonan Gibran Rakabuming Raka suara akademisi ini menggema? Kenapa gema itu muncul belakangan saat Debat Kelima Capres sudah tuntas digelar tadi malam?
Meski terlambat, namun Petisi dari kalangan akademisi ini perlu dilakukan. Selain waktunya akademisi ikut terjun menjernihkan suasana yang sudah keruh, petisi akademisi di seluruh Indonesia, termasuk di Malang Raya nantinya bisa memberikan efek pada hasil Pemilu 2024.
Dan yang terpenting ada gerakan moral bersama-sama yang mendesak agar Presiden Jokowi merespon gerakan masyarakat berbasis akademisi ini. Apapun apa yang disampaikan para akademisi ada suara rakyat yang harus diperhatikan. Tak boleh diabaikan kalau tidak ingin gerakan makin membesar, kuat dan berubah menjadi gerakan menurunkan Presiden.
Gema petisi juga menjadi penanda kampus mana yang masih netral pada jalurnya dan kampus mana yang sudah terkooptasi dengan kepentingan politis. Jangan sampai ada kampus yang mengorbankan kepentingan akademisnya dengan kepentingan politik sesaat. Kampus adalah lembaga yang harus jernih merawat demokrasi dan menjadi pembela terdepan kepentingan masyarakat.(*)
