MALANG POSCO MEDIA- MALANG- Ada lima isu strategis yang menjadi konsen utama tema pembangunan daerah Kota Malang di 2025. Isu strategis ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan bentuk rencana kerja seluruh perangkat daerah di Kota Malang. Sinergitas dan harmonisasi program kerja dibahas mulai tahun ini.
Ini dilakukan Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Rabu (28/2/24) lewat pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah membahas Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Malang Tahun 2025, di Savanna Hotel and Conventions, Kota Malang.
Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu SH M.Hum, menjelaskan Forum Lintas Perangkat Daerah ini diadakan dengan tujuan menyerap saran dan masukan dari pemangku-pemangku kepentingan Kota Malang. Guna menyusun perencanaan kerja perangkat daerah di 2025 mendatang.
“Dengan memperhatikan agenda atau isu strategis Tahun 2025 Kota Malang. Yaitu Pengendalian Inflasi, Penurunan Stunting, Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Kemudahan Berusaha dan Transformasi Pelayanan Publik dan terakhir Ekonomi Kreatif dan penguatan daya saing daerah,” jelas Dwi sapaannya.
Lima isu strategis inilah yang harus menjadi pedoman penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Disinergikan dengan program kerja masing-masing agar sama-sama bisa saling mewujudkan lima agenda strategis Kota Malang di 2025.
Untuk itulah, lanjut Dwi, Forum Lintas Perangkat Daerah ini menguraikan seluruh program kerja seluruh perangkat daerah yang berhubungan erat dengan lima isu strategis Kota Malang di 2025. Seluruh perangkat daerah diharapkan dapat memberi kontribusi program kerja yang sinergis.
“Dan kami juga mengundang berbagai komunitas masyarakat karena kami butuh masukan. Kenapa butuh masukan? Karena tetap apa yang dibutuhkan masyarakat berkaitan dengan lima isu strategis di 2025 harus berasal dari usulan dan kenyataan riil masyarakat. Agar sasaran program kerja juga tepat saat diimplementasikan,” pungkas Dwi.
Hadir pula sebagai Narasumber Forum Lintas Perangkat Daerah ini, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika yang mengungkapkan pentingnya perencanaan dan penyusunan rencana kerja perangkat daerah saat ini.
Pasalnya ia pun menyebut hal itu berhubungan erat dengan masalah anggaran dan kemampuan keuangan daerah. Dimana legislatif lah yang nanti akan mengupas, mempertimbangkan dan mendiskusikan dengan detail sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Ini penting karena kami sendiri baru saja melewati Pileg. Dan kurang lebih 19 sampai 20 anggota dewan ada yang tidak kembali duduk di kursi dewan. Suasana tentu akan berbeda. Dan yang periode baru ini akan mulai bahas APBD Murni 2025, jadi memang di awal ini perencanaan harus matang,” tegas Made.
Ia berharap seluruh perangkat daerah kembali menelaah kebutuhan dan sasaran rencana kerja. Yang nantinya akan langsung bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan lima isu strategis Kota Malang yang akan dicapai. (ica/jon)
