MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Tepat sebelum masa tenang, Bawaslu Kota Malang menggelar Apel Siaga Pengawasan Pilkada, di Balai Kota Malang, Sabtu (23/11). Ribuan anggota pengawas dibawah Bawaslu Kota Malang mengikuti apel kesiapsiagaan tersebut.
Ketua Bawaslu Kota Malang Muhammad Arifudin menjelaskan pihaknya pada 10 November hingga 15 November kemarin telah melakukan pemetaan terhadap TPS yang rawan. Baik kerawanan terhadap munculnya konflik, bencana maupun gangguan.
“Untuk pemetaan TPS rawan ini, menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, pemantau pemilihan hingga aparat penegak hukum untuk melakukan mitigasi. Sehingga pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat pemilihan yang demokratis,” terang Arif sapaannya.
Disebutkan Arif, terdapat 19 indikator kerawanan yang telah didapatkannya. Variabel dan indikator potensi TPS rawan tersebut misalnya seperti penggunaan hak pilih DPT yang tidak memenuhi syarat, pemilih diluar domisili, pemilih disabilitas tidak terdata, riwayat PSU (pemungutan suara ulang), intimadasi penyelenggaraan pemilu, politik uang, netralitas ASN TNI/Polri, logistik riwayat kekurangan atau kelebihan, dekat posko atau rumah Paslon dan sebagainya.
Berdasarkan pemetaan tersebut, Arif menyebut ada sebanyak 183 TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah TMS (tidak memenuhi syarat), lalu ada 122 TPS dengan pemilih tambahan (DPTb), 375 TPS dengan petugas KPPSnya berdomisili diluar wilayah TPS hingga 7 TPS yang terdapat kendala jaringan internet.
Kemudian rawan praktik politik uang di 46 TPS hingga 52 TPS rawan kesulitan dalam distribusi logistik.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kota Malang Hamdan Akbar menambahkan, terkait antisipasi serangan fajar yang notabene terjadi pada masa tenang hingga hari-H, pihaknya juga telah melakukan antisipasi pada tindak politik uang tersebut.
“Antisipasinya kami sudah mengimbau kepada semua Paslon dan timnya untuk mencegah money politik tersebut. Kemudian, adanya apel siaga kali ini juga menandakan kesiapan kami untuk mengonsolidasikan, merapatkan barisan untuk mengawasi sampai berbasis TPS di tingkat RW,” tegas Hamdan.
Ia pun meminta kepada seluruh pihak untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Berdasarkan wilayah, Hamdan menyebut ada wilayah yang menjadi kerawanan paling tinggi.
“Terkait kerawanan secara kewilayahan, sebenarnya global. Cuma, memang wilayah kerawanan cukup tinggi, crowded, itu ya di daerah Kedungkandang. Khususnya Kelurahan Kotalama. Itu di pemilu sebelumnya juga begitu,” tandasnya. (ian/nug)
