MALANG POSCO MEDIA-Belum memiliki catatan blacklist kontraktor setahun terakhir, Pemkot Malang makin teliti awasi kualitas kerja kontraktor. Ini sebagai bagian dari menjaga mutu pengerjaan proyek.
Wali Kota Malang Drs H Sutiaji bahkan bicara keras agar mengawasi kinerja kontraktor yang menggarap proyek-proyek APBD. Jika perangkat daerah mendapati kontraktor yang bekerja tak sesuai kontrak maka harus ditindak tegas.“Kalau tidak beres sudah di-blacklist saja,” tegas Sutiaji.
Ia menginstruksikan semua perangkat daerah bertindak tegas. Apalagi jika terbukti tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang sudah dipercayakan.
Tidak hanya memasukan dalam daftar hitam, jika ditemui, perangkat daerah akan sangat disarankan untuk tidak lagi menggunakan jasa kontraktor nakal.
“Pilih penyedia yang benar-benar, track reccord-nya dilihat, bersih. Jangan asal-asal juga untuk cari konsultannya karena ini pakai anggaran daerah. Kalau tak bener sudah blacklist saja,” tegas Sutiaji.
Orang pertama di Pemkot Malang itu menegaskan hal tersebut juga berkaitan dengan saran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
BPK lanjut Sutiaji, menegaskan agar daerah benar-benar memperhatikan proses lelang program dan pekerjaan. Lebih diarahkan kepada hal-hal yang substansial dan dilakukan dengan proses sesuai aturan.
“Jadi hal-hal rutinitas perlu dikurangi. Lebih ke yang langsung efektif ke masyarakat. Karena anggaran kita juga akan terbagi dan banyak masuk untuk anggaran pesta demokrasi. Jadi penyedia-penyedia itu dipilihi yang benar-benar,” tegas Sutiaji.
Menurut dia, hingga saat ini belum terpantau adanya kontraktor masuk daftar hitam. Diakui memang ada perangkat daerah yang mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi tetapi bisa teratasi karena pekerjan tetap dikerjakaan dan tidak terbengkalai.
Menurut catatan Malang Posco Media, di tahun 2022 lalu ada beberapa pekerjaan konstruksi yang terlambat melakukan penyelesaian pekerjaan. Kontraktor pun diberi sanksi denda. Yakni CV Ragil Mas yang tahun lalu mengerjakan pekerjaan drainase di kawasan Jalan Dieng.
Namun saat Malang Posco Media mencoba mencari di daftar hitam resmi Inaproc (portal informasi daftar hitam layanan pengadaan barang/jasa nasional) di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Eletronik) Kota Malang, CV Ragil Mas tidak masuk dalam daftar hitam.
Sebelumya di 2021 lalu juga, ada kontraktor yang menangani pekerjaan besar Kota Malang yang telat melakukan pekerjaan. Sehingga realisasi konstruksi molor cukup lama. Yakni PT Wasis Karya Nugraha yang mengerjakan pembangunan Jembatan Tunggulmas.
Hanya saja PT Wasis Karya Nugraha juga tidak masuk dalam daftar hitam. Meski begitu kontraktor ini sempat didenda Rp 43 juta lebih karena telat mengerjakan pekerjaan.
Jasa kontraktor juga kerap digunakan untuk pembangunan infrastruktur perangkat daerah lain. Seperti pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang.
Di tahun 2022 lalu setidaknya ada tiga revitalisasi pasar yang dilakukan. Salah satunya revitalisasi Pasar Kedungkandang dan Pasar Kotalama. Pasar Kedungkandang yang dikerjakan kontraktor CV Karya Putra sempat terhambat karena pekerjaan dikatakan tidak lengkap. Akan tetapi CV ini juga saat ini tidak masuk dalam daftar hitam.
Kepala Diskopindag Kota Malang Eko Sri Yuliadi mengakui sepengetahuannya pihaknya tidak melakukan blacklist kontraktor yang mengerjakan pekerjaan revitalisasi pasar setahun terakhir kemarin.
“Setahu kami tidak ada. Pekerjaan dikerjakan sesuai, karena sebelum serah terima kontrak selesai kan pasti ada masa pemeliharaan dan sebagainya. Di situ kalau ada yang kurang harus dilengkapi dan dibenahi dulu. Sejauh ini belum ada kalau blacklist,” tegas Eko.
Tahun ini diketahui Diskopindag Kota Malang juga akan merevitalisasi pasar rakyat lainnya. Salah satunya Pasar Kebalen dan Pasar Buku Wilis. Ia menegaskan pemilihan jasa konstruksi akan dikawal ketat. (ica/van)
